Menghidupkan Kembali 'Jantung' Analisis Hutan: Urgensi Pembaruan Kebijakan Tata Kelola PUP

Abstract

Petak Ukur Permanen (PUP) sebagai penghasil nilai riap tegakan merupakan kewajiban tiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.237/Kpts-II/95 yang berlaku hingga kini. Nilai riap sebagai landasan pemanfaatan hasil hutan dengan mempertimbangan kontinyuitas produksi, kelestarian sumber daya dan pengamanan fungsi ekologis kawasan. Kondisi eksisting pengelolaan PUP terutama sejak tahun 2020 tidak berjalan optimal. Perkembangan kebijakan teknis dan perubahan struktur organisasi pemerintahan mempengaruhi kinerja peran dan tugas 5 lembaga yang terlibat dalam pengelolaan PUP. Review kebijakan ini dilakukan Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) melalui focus group discussion (FGD) dan validasi teknis di tingkat pusat hingga tapak pada tahun 2025. Hasil rekomendasi berupa ajuan kebijakan pembaruan pengelolaan PUP dengan melakukan updating kebijakan teknis terkini dan sinkronisasi dengan dinamika perubahan tata organisasi baik di pusat maupun di daerah. Upaya ini diharapkan mendukung pengelolaan PUP menjadi lebih optimal dan bernilai penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.