Jurnal Analis Kebijakan mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kebijakan publik, perumusan kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan pemerintahan.
Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan e-government dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pada e-government, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis sudah didukung dengan teknologi tanda tangan elektronik (TTE). Dari sisi regulasi, TTE telah memiliki kekuatan hukum sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penggunaan TTE saat itu belum dirasa penting sampai pada saat datangnya pandemic Covid-19. Penggunaan TTE meningkat signifikan seiring dengan kebijakan work from home (WFH). Regulasi dalam bentuk Undang-undang dan aturan turunannya sudah ada, namun belum adanya aturan yang memaksa penggunaan TTE menjadi kendala dalam penerapan TTE di sektor publik. Kendala kedua adalah masih sedikitnya penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di Indonesia menyebabkan belum meratanya pengguna TTE di Indonesia. Isu kepercayaan dan budaya kerja masyarakat pada umumnya yang lebih percaya tanda tangan konvensional juga berkontribusi pada terhambatnya penerapan TTE.
Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
Strategi Produktivitas Penyuluhan Perikanan pada Masa Pandemi
Penyuluh Perikanan bekerja di lapangan, melakukan kegiatan pendampingan pelaku utama Kelautan dan Perikanan. Tugas tersebut menuntut Penyuluh Perikanan bertemu dengan banyak orang dan memerlukan mobilitas tinggi. Di sisi lain, sejak Maret 2020 sampai saat ini Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pemerintah dan sebagian Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN. Akibat pandemi, kebijakan PPKM dan WFH membuat gerak Penyuluh Perikanan terbatas, target IKU banyak yang tidak tercapai, sehingga capaian kinerja Penyuluh Perikanan menurun. Contohnya, kinerja Penyuluh Perikanan tahun 2020 di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat sejumlah 104 orang (51%) berkinerja cukup bahkan kurang. Tulisan ini merupakan strategi bagi Penyuluh Perikanan agar tetap produktif di masa pandemi. Strategi yang digunakan adalah penyuluhan secara tak langsung melalui pemanfaatan TI seperti medsos Whatsapp, Telegram, Youtube, Facebook, dan aplikasi pertemuan Zoom. Materi penyuluhan dibuat jelas dan singkat agar dapat dikirim melalui medsos.
Kebijakan Work From Home Era Covid-19: Kasus Kabupaten Badung
Pandemi Covid-19 mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru. Dalam sistem kerja baru ini ASN dapat bekerja di kantor maupun di rumah (work from home/WFH) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota. Dalam implementasinya, kebijakan WFH memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sebagian ASN menilai WFH sebagai peluang untuk bekerja secara lebih fleksibel serta bisa lebih dekat dengan keluarga, namun disisi lain ASN justru semakin tidak produktif selama penerapan WFH. Hal ini terjadi karena tidak semua pegawai memiliki fasilitas penunjang yang memadai untuk melakukan WFH dan tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Supaya pelaksaan WFH efektif, setiap ASN diwajibkan menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja. Setiap ASN juga diharuskan membuat laporan hasil kerja secara berkala, yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja.
Strategi Kebijakan Penanganan Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Propinsi Jawa Barat
Strategi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa barat menjadi isu yang relevan dan krusial saat ini. Mengingat Jawa barat sebagai kontributor terbesar dari sisi ekspor dari Januari – Desember 2020 yaitu sebesar 16.28%. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif ekplanatif dengan sumber data studi literatur, laporan mingguan komite penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Jawa Barat, notulensi rapat, dan media daring yang kredibel. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi daerah Propinsi Jawa Barat. Beberapa strategi kebijakan dari hasil kajian diantaranya regulasi yang secara afirmatif mendukung dan menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Propinsi Jawa Barat yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, serta adanya program percepatan penanganan Covid-19 yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat di tahun 2021 guna makin mempercepat proses penanganan Covid-19. Beberapa program kebijakan dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 yakni program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) dengan rencana lokasi implementasi di 100 puskesmas di 12 Kabupaten/Kota dan program petani milenial. Strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi menggunakan model pentahelik merupakan strategi unggulan yang dilakukan pemerintah Jawa Barat berbasis kolaborasi, koordinasi dan hubungan interaksi antar aktor kebijakan. Model pentahelik didukung oleh temuan baru dalan kajian ini yakni kepemimpinan yang aspiratif dan dari unsur kelembagaan dengan dibentuknya Satgas Covid di tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Barat.
Efektivitas Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Selama Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sektor PUPR
Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan tata kerja dan perilaku, khususnya bagi pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana semula diselenggarakan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual. Dengan metode deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan kegiatan secara virtual yang diukur berdasarkan partisipasi stakeholders ataupun peserta, meliputi kehadiran dan tanggapan peserta kegiatan. Data diperoleh dari sejumlah 14 (empat belas) kegiatan yang mewakili sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik yang diselenggarakan sebelum maupun selama masa pandemi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan secara virtual dinilai efektif dibuktikan dengan peningkatan partisipasi kehadiran peserta dan penyampaian Surat Pernyataan Minat Badan Usaha terhadap proyek KPBU.
Urgensi Kebijakan Penurunan Harga Gas di Kawasan Industri dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19
Pengembangan kawasan industri saat ini menghadapi tantangan yang berat pada masa pandemi Covid-19, dimana tingkat utilisasi dan produktivitas perusahaan industri di dalam kawasan industri mengalami penurunan cukup signifikan. Oleh karena itu, dalam upaya pemulihan aktivitas usaha industri di kawasan industri diperlukan penyesuaian beberapa kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak perusahaan industri dalam meningkatkan prokduktivitas dan daya saingnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran salah satu hasil kajian kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis pengaruh sensitivitas perubahan harga gas terhadap biaya produksi perusahaan industri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa harga gas di kawasan industri masih tinggi yaitu masih diatas USD 8/MMBTU dan apabila harga gas diturunkan menjadi USD 6/MMBTU, maka akan memberikan pengaruh sebesar 3,65% terhadap penurunan biaya produksi perusahaan industri di kawasan industri. Oleh karena, itu kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri sangat penting untuk segera ditetapkan. Selain untuk membantu industri dalam meningkatkan utilitas dan produktivitasnya, juga sekaligus membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Kondisi Ruang Siber Selama Pandemi Covid-19 dan Upaya Mengembangkan Kebijakan Publik di Indonesia
Artikel ini membahas tentang kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19 dan upaya mengembangkan kebijakan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menelusuri secara kritis kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Hasil penelitian menemukan target serangan, jenis serangan, dan respon beberapa negara terhadap kondisi ruang siber. Selama pandemi Covid-19, Indonesia telah mengeluarkan beberapa rilis atau kebijakan publiknya dalam mendeteksi, mencegah, mengedukasi, dan mengatasi beberapa insiden selama pandemi Covid-19. Untuk mengembangkan kebijakan publik yang unggul sebagai respon atas meningkatnya serangan siber selama pandemi direkomendasikan Indonesia perlu menetapkan strategi keamanan siber sebagai pondasi perumusan kebijakan publik, BSSN perlu mengoptimalkan ways-nya yaitu “memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan siber” kepada Lembaga yang memiliki kewenangan dalam 5 (lima) mandat keamanan siber nasional (five mandates national cybersecurity) sehingga dapat bersama-sama merespon serangan siber selama pandemi covid-19, serta BSSN perlu menentukan Jenis, model dan metode perumusan kebijakan publik secara tepat untuk mempermulus tersusunnya kebijakan dan mendapatkan dukungan dengan memperhatikan prinsip dasar kebijakan keamanan siber.
Tantangan Pemerintah dalam Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19
Pemerintah daerah terus berusaha untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Ada beberapa tantangan untuk pemerintah terkait hal ini. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana pelayanan publik di masa pandemi, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait ini, dan bagaimana cara pemerintah menjawab tantangan tersebut. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembatsan pelayanan publik di masa pandemi. Kesimpulannya adalah tantangan untuk pemerintah diantaranya yaitu: keterbatasan anggaran, pengaturan layanan online, kecepatan layanan, dan perilaku pemberi dan penerima layanan. Untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir malpraktik pada pelayanan publik di masa pandemi yaitu : Kepastian hukum, penguatan kapasitas aparatur, mempersiapkan penggunaan teknologi, menyiapkan anggaran khusus dan penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap segala kemungkinan munculnya tantangan dan paradigma baru yang mengiringi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi ini.
Tiga Pelajaran Kritis Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Bagi Kebijakan: Perspektif Global
Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pelajaran global apa yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19 dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan statistik yang relevan. Dari dimensi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadi peluang untuk menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktek agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zonosis baru. Ekososialisme ditawarkan sebagai paradigma baru dari aktivitas ekonomi yang melakukan pendekatan yang lebih adil dan harmonis terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.
QUO VADIS POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA
Pandemi COVID-19 secara nyata juga menjadi ancaman bagi 74.961 Desa di Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana implementasi dan dampak kebijakan posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur melalui regulasi, buku, jurnal, dokumen, serta berita dari media online yang kredibel. Tulisan ini menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek belum optimalnya fungsi Posko Desa dan peran stakeholders desa secara menyeluruh. Maka dari itu, rekomendasi untuk implementasi kebijakan Penanganan COVID-19 di Desa kedepannya yakni meliputi optimalisasi fungsi posko desa sebagai pencegahan, pembinaan, dan pendukung penanganan COVID-19; optimalisasi sosialisasi kebijakan; mengembangkan sistem informasi penanganan COVID-19 di Desa; dan Optimalisasi Peran LKD dalam pelaksanaan Posko Desa.
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI JAWA BARAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
Perempuan masuk kelompok rentan dan merupakan kelompok terdampak terbesar dari pandemi Covid-19. Kerentanan perempuan pada masa pandemi juga berkaitan dengan akibat menurunnya pendapatan rumah tangga, baik karena pemotongan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam rumah tangga akan meningkat. Perempuan akan menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan, yang sering kali menggunakan kesulitan finansial sebagai alasan di balik kekerasan yang dilakukan. Perempuan di Jawa Barat termasuk kelompok rentan dan memerlukan dukungan sosial dalam bentuk kegiatan Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemampuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sekoper Cinta adalah salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan di Jawa Barat yang dapat dijadikan contoh untuk tingkat nasional. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.
SINGLE PARENT AKIBAT PANDEMI COVID-19: URGENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PELATIHAN PARENTING
Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal dan bertambahnya jumlah laki-laki yang juga berperan sebagai ibu akibat istrinya wafat terpapar Covid-19. Kondisi tersebut, yang akhirnya memunculkan single parent baru, tidak dapat diabaikan jika merupakan keluarga pra sejahtera dan memiliki anak yang berusia di bawah umur. Solusi nyata sangat diperlukan demi kelangsungan hidupnya. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, dan masyarakat perlu bersinergi dalam pendataan, pemberian bantuan, pendampingan bagi keluarga pra sejahtera tersebut dengan tidak melupakan pengawasan dan evaluasi.
AKSELERASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19
Keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi masalah yang krusial, bila nakes sebagai garda terdepan kesejahteraannya terabaikan maka berimplikasi pada buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia yang berdampak semakin lamanya pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 ini. Untuk itu, perlu dicarikan solusi mengatasi keterlambatan pembayaran insentif nakes Covid-19. Analisis kebijakan yang dilakukan menggunakan metode grid analysis. Alternatif kebijakan yang dihasilkan antara lain: a) Memperjelas aturan batas waktu pencairan insentif melalui edaran bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan, b) Memberikan pendampingan rutin dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penginputan data ke aplikasi insentif Covid-19, c) Menambah jumlah petugas penginputan data ke aplikasi dan memberikan reward yang sesuai.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN SMART GOVERNANCE: ADAPTASI ERA VUCA
Untuk mewujudkan tuntutan smart ASN dan smart governance beradaptasi dengan VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity), sesuai dengan arah perubahan pengembangan kompetensi yaitu dari analog ke digital, pedagogy ke heutagogy dan training ke learning maka dibutuhkan perubahan fundamental dalam Pelatihan Kepemimpinan. Perubahan ini mencakup pada penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan melalui strategi pembelajaran, target kompetensi dan substansi pelatihan. Penggalian data dan informasi dilakukan untuk melihat pada kebutuhan kompetensi dan format pelatihan yang sesuai dalam menjawab tantangan tuntutan perubahan lingkungan.
KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA PADA ERA PANDEMI COVID-19
Saat ini terjadi pergeseran (shifting) yang mempengaruhi dinamika pariwisata di Indonesia, yaitu terjadinya Pandemi Covid 19 yang berdampak pada perubahan drastis multi-sektoral dan multi-dimensional, dan lahirnya Undang Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Tantangan pembangunan ke depan semakin menuntut berbagai terobosan yang dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan riil dalam rangka mencapai daya saing destinasi yang kompetitif. Dalam konteks regulasi, berbagai kelemahan berupa tumpang-tindih dan miskoordinasi melalui UU Cipta Kerja dan review Undang-undang Kepariwisataan diharapkan dapat menjadi jawaban penyelesaiannya. Namun di sisi lain, aspek pengelolaan melalui kolaborasi lintas sektor yang masih ditemui berbagai kendala perlu pula menjadi perhatian. Di masa lalu, para aktor yang memiliki berbagai kewenangan kurang berjalan sinergis dan kadang justru cenderung mengedepankan ego sektornya. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu melakukan kebijakan pembenahan (revamping) dengan merekontektualisasi strategi pengembangan destinasi pariwisata melalui pemanfaatan suatu instrumen pengelolaan dan tatakelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan, bertanggungjawab, berkeadilan buat masyarakat setempat. Instrumen pengelolaan dan tata kelola destinasi dimaksud adalah konsep Destination Management Organization (DMO) dan Destination Governance (DG). Platform DMO-DG diharapkan dapat memberikan suatu solusi dalam rangka mencerahkan dan menyalakan kembali pariwisata di daerah (reignite tourism). Berdasarkan pembelajaran pengelolaan destinasi yang baik, maka konsep Destination Management Organization (DMO) & Destination Governance (DG) dapat semakin berperan dalam memperkuat daya saing destinasi pariwisata, khususnya di masa adaptasi baru. Selanjutnya dapat diterapkan pada pengembangan destinasi nasional pada 5 (lima) destinasi prioritas, yaitu kawasan Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI ERA PANDEMI
Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Widyaiswara sebagai pengganti Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan terbaru mengenai penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaiswara mengacu kepada teori implementasi kebijakan Edward III, terutama pada saat pandemi Covid-19 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi sebagai komponen yang relevan dalam mengukur implementasi kebijakan Uji Kompetensi Widyaiswara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literature review yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi, serta melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan uji kompetensi sudah dilakukan dengan baik, namun beberapa hal harus diperbaiki yaitu dalam komunikasi penyampaian isi kebijakan kepada pemangku kepentingan, dan peningkatan sumber daya terutama ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan uji kompetensi.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARTU VAKSIN SEBAGAI SYARAT BERPERGIAN KE TEMPAT-TEMPAT PUBLIK PADA MASA PANDEMI
Artikel ini membahas tentang Pemerintah Kota (Pemkot) Padang yang mengeluarkan surat edaran terkait terkait pemberlakuan wajib vaksin di lingkungan hotel, mall dan tempat publik lainnya di Kota Padang. Surat itu bernomor 400.1014/BPBD-Pdg/X/2021 tentang Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Aplikasi Peduli Lindungi Pencegahan Pandemi Covid-19. Namun terdapat beberapa masalah yang membuat kebijakan ini kurang efektif untuk dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas kebijakan dari surat edaran ini dengan menggunakan teori indikator tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini belum efektif dijalankan. Rekomendasi penelitian ini adalah kebijakan ini perlu ditinjau ulang untuk melihat masalah-masalah yang terjadi, perlunya sosialisasi terkait kebijakan agar masyarakat lebih paham, dan perlunya pemerintah mengadakan agenda terbuka untuk masyarakat untuk vaksinasi gratis.
STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN KESEHATAN GLOBAL
Pos pelayanan terpadu (Posyandu) sebagai penyedia layanan kesehatan untuk balita (bayi dibawah lima tahun) tidak membuka pelayanan selama masa pandemi. Ketika Posyandu membuka pelayanan pun, tak sedikit orang tua/pengasuh yang tidak berkenan membawa balitanya ke Posyandu. Padahal partisipasi dalam kegiatan Posyandu berpengaruh terhadap pengetahuan nutrisi ibu dan status nutrisi anak (Anwar et al, 2010). Sehingga tulisan ini bertujuan mengoptimalkan kembali peran Posyandu selama masa pandemi. Program makanan tambahan yang diterapkan selama Posyandu memiliki dampak positif terhadap status gizi anak, bahkan mampu menurunkan 7%-15% tingkat stunting pada balita (Giles & Satriawan, 2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, analisis deskriptif. Hasilnya diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan guna melindungi kesehatan balita juga dalam rangka mendukung percepatan kesehatan global. Hal tersebut dapat dicapai melalui langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait, agar layanan kesehatan dapat diterima oleh balita dengan baik.
PEMANFAATAN PRESIDENSI INDONESIA DALAM G20 UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DAN DEKARBONISASI INDONESIA 2060
Perubahan iklim untuk menjaga kenaikan suhu bumi pada rentang 1,5-2 oC sejak revolusi industri sudah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Semakin penting bagi setiap negara untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pembangunan ekonominya di tengah kondisi saat ini di mana suhu bumi rata-rata sudah mencapai 1,1oC dari tahun acuan. Potensi tutupan hutan dan laut yang luas serta masyarakat yang sebagian besar berpencaharian di sektor pertanian dapat menjadi peluang Indonesia untuk mengajukan ekonomi hijau dalam memitigasi bersama dampak dari perubahan iklim tersebut. Terdapat empat teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut, yaitu ekonomi valuasi perubahan iklim Stern (2006), kutukan sumberdaya alam, pembangunan rendah karbon, dan SDG’s 2030. Indonesia sebagai presidensi G20 di tahun 2022 ini dapat dimanfaatkan untuk menyepakati upaya bersama di antara negara-negara G20 dalam pembangunan ekonomi hijau dan dekarbonisasi/ pembangunan nol emisi yang sudah ditargetkan dunia pada tahun 2050 atau 2060. Hal tersebut bersesuaian dengan tema yang diusung dalam G20 tahun 2022 ini yaitu kesatuan sistem kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Desain riset menggunakan teknik purposive sampling dan review literatur. Metode yang digunakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan ini adalah wawancara mendalam dengan pakar, diskusi kelompok terfokus dan rapat koordinasi yang dinarasikan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan Indonesia perlu terlibat secara aktif dalam perdagangan karbon dunia melalui implementasi Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan peraturan lainnya yang terkait. Pembangunan rendah karbon melalui perdagangan karbon berbasis praktik pertanian ramah lingkungan diharapkan dapat menjadi keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara ringkas, pemanfaatan skema perdagangan karbon yang ada baik cap and trade, clean development mechanism, dan REDD+ yang didukung dengan kebijakan penerapan pajak karbon dapat dilakukan secara sinergi dengan praktik pertanian modern berwawasan lingkungan, melibatkan masyarakat melalui kemitraan, dan praktik agroforestri.
KEBIJAKAN MITIGASI MIDDLE INCOME TRAP MELALUI INVESTASI SEKTOR TRANSPORTASI YANG BERKELANJUTAN
Middle income trap merupakan kondisi dimana capaian pendapatan berada pada tingkah menengah selama bertahun-tahun dan tidak mampu bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia menjadikan tantangan tersebut untuk keluar dari middle income trap dalam kondisi extra ordinary. Perlu adanya terobosan pada sektor yang memiliki multiple effect sehingga mendorong perekonomian Indonesia yang salah satu sektor tersebut adalah transportasi. Dengan mengambil pembelajaran dari China, Singapura, dan Korea Selatan yang memperbaiki indogenous, membuka konektivitas antar daerah dan memperbaiki jaringan infrastruktur transportasi. infrastruktur yang baik juga merupakan ukuran dalam proses pemindahan barang, buruh dan juga modal, dalam hal ini mengurangi biaya transportasi. Elaborasi ini sesuai dengan model New Economic Geography (NEG) bahwa biaya transportasi menentukan produktivitas ekonomi. Namun demikian, penyediaan infrastruktur transportasi menjadi isu terkait sumber pendanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif pembiayaan agar tidak membebani APBN.
AKANKAH PRESIDENSI G20 INDONESIA MENJADI MILESTONE PETA JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN YANG BERKELANJUTAN?
Ditetapkannya Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 membuka peluang yang cukup luas bagi Indonesia untuk membawa isu strategis kedalam agenda – agenda prioritas yang mencerminkan kepentingan negara – negara berkembang dan sejalan dengan kepentingan nasional. Keberadaan G20 menjadi semakin strategis dan sangat berpengaruh terhadap tata kelola perekonomian dan keuangan dunia, karena secara kolektif mewakili sekitar 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan setidaknya 85% Product Domestic Bruto (PDB) global, serta 80% investasi global. Agenda prioritas pada Presidensi G20 Indonesia yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG’s) diharapkan mampu menjadi navigator bagi arah pengambilan kebijakan dalam skala nasional, sehingga euforia Presidensi G20 Indonesia tidak hanya menjadi trend melainkan dalam implementasi mampu menjangkau satuan terkecil dari pewilayahan di Indonesia. Berdasarkan fenomena ekonomi konsep pembangunan diharapkan bisa membawa trickle down effect kepada masyarakat luas. Namun dalam praktiknya pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan seringkali justru bertolak belakang dari harapan tersebut. Pembangunan ekonomi diwilayah perdesaan menimbulkan efek pengurasan bagi wilayah perdesaan itu sendiri. Sejauh mana peran Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 bagi pembangunan perekonomian perdesaan yang berkelanjutan melalui penyelarasan pilar – pilar presidensi G20 Indonesia menjadi peta jalan dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi desa, sehingga momentum Presidensi G20 Indonesia benar – benar membawa manfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah perdesaan.
Implementasi Sistem Pengelolaan Food Loss And Waste (FLW) di Indonesia Sebagai Inisiatif Presidensi G20
Menurut FAO (2016), Indonesia telah dikenal sebagai negara penghasil “food waste” kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Sebagai anggota G20 tentu saja Indonesia memerlukan arah kebijakan yang nyata dalam pencegahan dan pengurangan “food loss and waste” agar berkontribusi terhadap sistem pangan berkelanjutan. Artikel ini mengulas tentang perkembangan implementasi kebijakan Food Loss and Waste (FLW) sejalan dengan amanat Presidensi G20 pada tahun 2022 di Indonesia dan negara anggota G20 lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa arah kebijakan nasional terkait pengurangan FLW telah on the right track guna mencapai Tujuan TPB 2030. Namun, tetap perlu ada pembagian tugas dan peran lebih konkret antara Kementerian Pertanian disisi Food Loss and Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sisi Food Waste. Tentu saja, pihak pemangku kepentingan lain pun seperti BPOM, Food Banks termasuk pemerintah daerah perlu secara aktif terlibat. Platform bersama untuk monitoring pengurangan FLW dan kampanye massif perlu dibuat bersama dan dibawah Kementerian Koordinator agar berjalan secara berkelanjutan dan konsisten.
PRESIDENSI G20 INDONESIA SEBAGAI MOMENTUM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Presidensi G20 di Indonesia yang mengusung 3 (tiga) prioritas isu yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan telah memberikan kesempatan besar dalam mengembangkan pola kebijakan yang lebih aktual. Bersamaan dengan momentum G20, penting bagi Indonesia untuk melakukan inovasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan yang semula bersifat tradisional perlu mengalami perubahan menjadi kebijakan yang berbasis data (data driven policy making) agar dapat menjadi akselerasi bagi masyarakat. Artikel ini menggambarkan bagaimana Presidensi G20 menjadi titik balik dalam pola pengambilan kebijakan pelayanan publik di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan kebijakan pelayanan publik terintegrasi yang berbasis data dengan melakukan kolaboratif antara Kementerian PANRB dengan stakeholder terkait sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Isu Strategis Kebijakan Pemberdayaan UMKM pada Presidensi G20 Indonesia
Chin, T., and Dobson, H. 2015. China’s Presidency of the G20 Hangzhou: On Global Leadership and Strategy. Oxford University Press. Global Summitry. Volume 1, Nomor 2, 2015. Colakoglu, S., and Hecan, M. 2016. Turkey in Global Governance: An Evaluation of Turkey’s G20 Presidency and the Antalya Summit 2015. Oxford University Press. Global Summitry. Volume 2, Nomor 2, 2016. Fajri, H., Marisa, H., dan Alfajri. 2017. Proyeksi Perdagangan Internasional Indonesia dalam Kerangka Gagasan Poros Maritim Dunia. Prosiding. 2th Celscitech-UMRI. Volume 2, September 2017. Jamilus. 2017. Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 11, Nomor 2, Halaman 205-225, Juli 2017. Jatmika, Rahmat Taufi Dwi. 2017. Masalah yang dihadapi UMKM di Indonesia. Jurnal Studi Ekonomi Syariah. Vol. II, Edisi 6. Jawapos. 2020. Mewujudkan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian. Diunduh dari: https://www.jawapos.com/opini/02/11/2020/mewujudkan-umkm-sebagaifondasi-perekonomian/ Kadarukmi, Retno. 2013. Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia. Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 9, Nomor 1, Halaman 79-90, Maret 2013. Korah, Revy. 2016. Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 22, Nomor 7, Halaman 44-52, 2016. Scholz, I., and Brandi, C. 2017. Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development: Achievements and Limitations of the G20 Presidency in 2017. Oxford University Press. Global Summitry. Volume 3, Nomor 2, 2017. Setyobudi, Andang. 2007. Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan. Volume 5, Nomor 2, Halaman 29-35, Agustus 2007. Widayanto, Sulistyo. 2016. WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal. Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia. Kementerian Perdagangan. Edisi Nomor 35, 2016. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Metadata Indikator: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Edisi II, 2020. Badan Pusat Statistik. 2020. Usaha Mikro Kecil Menengah-BPS. Diakses dari: https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html Bank Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. Diakses dari: www.bi.go.id/Documents/UU20Tahun2008UMKM Bisnis.com. 2018. Ini Alasan Kebijakan Indonesia Sering Diperkarakan di WTO. Diakses dari: https://ekonomi.bisnis.com/read/20181021/12/851547/ini-alasankebijakan-indonesia-sering-diperkarakan-di-wto Centre for Public Impact. 2018. The Public Impact Fundamentals: Diagnostic Tool. Boston Consulting Group Foundation. December 2018. Centre for Public Impact. 2018. The Public Impact Fundamentals: Helping Government Progress from Idea to Impact. Boston Consulting Group Foundation. July 2018. Hukumonline.com. 2020. 9 Hal yang akan Diatur dalam Permendag E-Commerce. Diakses dari: https://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt5e30fd1f8a8bd/9-halyang-akan-diatur-dalam-permendag-e-commerce/ Katadata.co.id. 2020. India Tambah 43 Aplikasi Tiongkok yang Diblokir Salah Satunya Alibaba?. Diakses dari: https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fbdc3517a4b7/india-tambah43aplikasi-tiongkok-yang-diblokir-salah-satunya-alibaba#:~:text=Pemerintah%20India%20kembali%20menambah%2043,(24%2F11)%20lalu. Katadata.co.id. 2020. RUU Perlindungan Data Pengguna Bisa Gugat E-Commerce dan Fintech. Diakses dari: https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5fc540b0ebc3d/ruu-perlindungan-data-pengguna-bisa-gugat-e-commerce-dan-fintech Katadata.co.id. 2020. Tiga Sisi Penagkal Risiko Keamanan Transaksi Digital saat Pandemi. Diakses dari: https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f902c8ad3c3c/tiga-sisipenangkal-risiko-keamanan-transaksi-digital-saat-pandemi Kementerian Keuangan. 2020. Kebijakan Penyertaan Modal Negara untuk Pemulihan UMKM. Diunduh dari: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13216/Kebijakan-PenyertaanModal-Negara-untuk-Pemulihan-UMKM.html Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. Kemenkopukm dan Kemendagri Bersinergi Dalam Berdayakan UMKM. Diunduh dari: http://www.depkop.go.id/read/kemenkopukm-dan-kemendagri-bersinergidalam-berdayakan-umkm Kementerian Luar Negeri. 2014. World Trade Organization (WTO). Diakses dari: https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/worldtradeorganization-wto Kementerian Perdagangan. 2017. Sejarah World Trade Organization. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan. Diakses dari: http://pusdiklat.Kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto Kompas. 2020. Banyak Pelaku UMKM Belum Tahu Cara Mendapatkan BLT Rp 2,4Juta. Diunduh dari: https://money.kompas.com/read/2020/10/26/131638626/banyak-pelaku-umkmbelum-tahu-cara-mendapatkan-blt-rp-24-juta Liputan6.com. 2013. 18 Tahun Gabung WTO, Indonesia Cuma Dapat Pengalaman Pahit. Diakses dari: https://www.liputan6.com/bisnis/read/583136/18-tahungabung-wto-indonesia-cuma-dapat-pengalaman-pahit Medcom.id. 2019. Aturan WTO Dinilai Tidak Memadai. Diakses dari: https://www.medcom.id/ekonomi/globals/zNAV1Dzb-aturan-wto-dinilai-tidakmemadai Medcom.id. 2020. Dorong Pemulihan Ekonomi, Kemenperin Beri Bantuan Mesin Produksi ke IKM. Diakses dari: https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ZkeBqRqK-dorong-pemulihan-ekonomikemenperin-beri-bantuan-mesin-produksi-ke-ikm Media Indonesia. 2017. SPI: Indonesia Harus Keluar dari WTO, Tegakkan Kedaulatan Pangan. Diakses dari:https://mediaindonesia.com/ekonomi/135566/spiindonesia-harus-keluar-dari-wto-tegakkan-kedaulatan-pangan Modal Rakyat. 2019. Ini Nih Bukti Kepedulian Pemerintah Terhadap UMKM!. Diakses dari: https://www.modalrakyat.id/blog/ini-nih-bukti-kepedulian-pemerintahterhadap-umkm News.ddtc.co.id. 2020. Apa itu Pajak Transaksi Elektronik. Diakses dari: https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-transaksi-elektronik-20076?page_y=1256 News.ddtc.co.id. 2020. Bahas Pajak Digital OECD Partisipasi Negara Berkembang Masih Minim. Diakses dari:https://news.ddtc.co.id/bahas-pajak-digital-oecdpartisipasi-negara-berkembang-masih-minim-25799 News.ddtc.co.id.2020. Pemerintah Optimis Konsensus Pajak Digital akan Terwujud Sesuai Target. Diakses dari: https://news.ddtc.co.id/pemerintah-optimiskonsensus-pajak-digital-akan-terwujud-sesuai-target-25720 Techinasia.com. 2020. Prediksi E-Commerce Indonesia. Diakses dari: https://id.techinasia.com/prediksi-ecommerce-indonesia Viva.co.id. 2014. Diplomasi Jadi Alasan Indonesia Masuk WTO. Diakses dari: https://www.viva.co.id/arsip/515120-diplomasi-jadi-alasan-indonesia-masuk-wto Wartaekonomi.co.id. 2015. Kemendag Dukung WTO Prioritaskan Kepentingan Negara Berkembang. Diakses dari:https://www.wartaekonomi.co.id/read79626/news_post.php World Trade Oragnization. 2020. World Trade Report 2020 Explores Increasing Use of Policies to Foster Digital Innovation. Diakses dari: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtr_23nov20_e.html
PENGARUH PRESIDENSI G20 TERHADAP MANAJEMEN TALENTA NASIONAL BIDANG RISET DAN INOVASI DI INDONESIA
Untuk mengembangkan ekosistem riset yang baik dan meningkatkan inovasi yang berdampak luas bagi masyarakat, salah satu upayanya dengan mendorong kolaborasi internasional antara peneliti Indonesia dan berbagai institusi penelitian internasional. Penelitian – penelitian sebelumnya telah membahas tentang pentingnya kolaborasi internasional dalam meningkatkan aspek-aspek penting dalam kemajuan Indonesia. Pemanfaatan infrastruktur di BRIN dalam pelaksanaan Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG) didukung juga dengan penyediaan sumber daya manusia dan pendanaan dari program Manajemen Talenta Nasional bidang riset dan inovasi. Para peneliti asing dapat memanfaatkan program Manajemen Talenta Riset bidang riset dan inovasi untuk melakukan kolaborasi riset di Indonesia yang dampaknya dapat meningkatkan publikasi internasional dan pertukaran pengetahuan antar periset.
CO-PRODUCTION: PENDAYAGUNAAN POSYANDU DALAM PROGRAM INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI TINGKAT DESA
Rekognisi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menjadi titik tolak peran strategis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai mitra pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam mendukung program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Posyandu dapat didayagunakan untuk menguatkan aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan dan memberikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya mengoptimalksan peran Posyandu dalam rangka implementasi Program Integrasi Pelasyanan Kesehatan Primer di tingkat Desa dengan menggunakan pendekatan co-production melalui indikator-indikator yang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, hubungan timbal balik dan setara antar stakeholder, pengembangan jejaring, pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator, dan masyarakat sebagai aset. Rekomendasi yang diusulkan yakni Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Posyandu, Revisi kebijakan dari sisi Kementerian Kesehatan, Penguatan peran Pojanal dan Pokja Posyandu di tiap jenjang, dan Pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu.
BATASAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN PEGAWAI NON-ASN
Pengadaan pegawai non-ASN masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan optimal sampai saat ini. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Kementerian PAN dan RB bersama BKN pada Bulan Mei-Oktober 2022, jumlah pegawai non-ASN melonjak drastis menjadi 2.360.723 dari sebelumnya yang hanya berjumlah 363.934. Berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengerem bertambahnya jumlah pegawai non-ASN ini. Namun karena belum jelasnya batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadikan rekruitmen pegawai non-ASN dengan berbagai pengistilahan masih dilakukan oleh pemerintah daerah dengan argumentasi pemenuhan kebutuhan pegawai untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi publik. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk memperbaiki penataan dan manajemen pegawai pemerintah non-ASN ini yaitu: (1) Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB tetap berpegang teguh pada komitmen awal bahwa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan lagi mengangkat pegawai diluar PNS dan PPPK, agar sesuai amanat UU ASN yaitu hanya ada 2 jenis kepegawaian yang ada di instansi pemerintah: PNS dan PPPK, (2) Melakukan review dan harmonisasi sistem penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), (3) Merumuskan grand design penyelesaian permasalahan pegawai non-ASN, (4) Untuk memperjelas batasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PAN dan RB dan instansi di daerah, perlu diatur dalam sebuah kebijakan tentang kewenangan pemerintah daerah yang masih di perbolehkan dalam melakukan pengadaan pegawai non-ASN yang didasarkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang krusial yang didasarkan pada perjanjian kerja, kinerja pegawai, dan kebutuhan pegawai di Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
STARETGI PEMASARAN WELLNESS TOURISM MELALUI MEDIA SOSIAL
Wellness tourism (wisata kebugaran) adalah wisata yang mengutamakan peningkatan kesehatan, kebugaran fisik dan pemulihan kesehatan spiritual wisatawan. Sebagai langkah operasional dalam mencapai tujuan pengembangan produk dan destinasi pariwisata, serta strategi pemasaran produk wisata wellness di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan beberapa strategi pemasaran, yaitu pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial; perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif; dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada Wellness Tourism melalui optimalisasi media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran melalui media sosial dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Potensi pemasaran ke target pasar wellness tourism dilakukan dengan menganalisis penggunaan platform media sosial di negara tersebut. Rekomendasi disampaikan kepada regulator, fasilitator dan pelaku industri wellness tourism yang meliputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta industri wellness tourism.
MEMAHAMI FENOMENA CYBER BEGGING PADA MEDIA SOSIAL
Fenomena Cyber Begging dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat seiring dengan perkembangan internet dan meningkatnya penggunaan media sosial. Tidak semua pelaku Cyber Begging berada dalam kesulitan keuangan yang parah, dimana beberapa orang meminta uang hanya untuk memenuhi keinginan memiliki barang mewah atau untuk kepentingan pribadi. Meningkatnya penggunaan media sosial serta luhurnya jati diri warga Negara Indonesia untuk saling tolong menolong disalahgunakan oleh pelaku cyber begging untuk mengumpulkan uang demi kepentingan pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi dan studi literatur, tulisan ini ingin melihat lebih jauh fenomena, dampak, kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perilaku/kondisi Cyber Begging. Ditemukan dari sisi kebijakan terdapat celah kebijakan yang mengatur kegiatan cyber begging. Sementara penyebabnya yang berhasil diidentifikasi adalah efek samping perkembangan teknologi informasi, masalah kemiskinan, dan faktor psikologi. Kedepan perlu adanya edukasi untuk para pengguna media sosial, memperhatikan kredibilitas baik pihak maupun lembaga yang membuka donasi, serta perlu adanya regulasi khusus berkenaan dengan fenomena cyber begging.
TANTANGAN TATA KELOLA INTEROPERABILITAS DALAM SISTEM INFORMASI PROFIL DESA DAN KELURAHAN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PROGRAM SATU DATA INDONESIA
Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Sistem tersebut digunakan untuk memfasilitasi entry data oleh Pemerintah Desa maupun Kelurahan sekaligus menjadi sumber data dan informasi terkait profil seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan berbagi pakai (interoperabilitas) data serta ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Sistem Informasi Prodeskel berpotensi untuk dapat mendukung secara optimal program tersebut melalui pengembangan tata kelola interoperabilitas. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan dalam mengembangkan tata kelola interoperabilitas pada Sistem Informasi Prodeskel sebagai upaya mendukung Program SDI. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan tata kelola interoperabilitas baik dari sisi interoperabilitas hukum, organisasi, semantik maupun teknis.