Jurnal Analis Kebijakan mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kebijakan publik, perumusan kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan pemerintahan.
Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
Dari Input ke Dampak: Mengukur Produktivitas Padi dan Jagung untuk Kebijakan Pangan yang Lebih Efektif di Indonesia (2019 Sampai 2024)
Ketahanan pangan menuntut bukan hanya ketersediaan, tetapi juga efisiensi penggunaan sumber daya publik. Policy brief ini menunjukkan bahwa persoalan utama sektor padi dan jagung di Indonesia bukan kekurangan input, melainkan lemahnya konversi input publik menjadi keluaran (output), hasil (outcome), dan nilai publik. Pada 2019 sampai 2024, output gabungan padi dan jagung relatif stagnan sementara input publik melonjak: rata-rata output turun 0,96 persen per tahun ketika input publik naik 13,22 persen per tahun, dan pseudo-Total Factor Productivity (pseudo-TFP) menurun dari 107,25 menjadi 61,15. Lemahnya konversi berakar pada lima penyebab tata kelola yang dapat diidentifikasi, yaitu fragmentasi data distribusi, rendahnya kesiapan operasional aset, lemahnya akuntabilitas pascadistribusi, ketidaktepatan penganggaran dan penargetan, serta ketidakselarasan kalender distribusi dengan musim tanam; diperkuat oleh sistem evaluasi berlogika serapan dan indikator penyuluh berbasis aktivitas. Kajian merekomendasikan koreksi cepat, reformasi layanan penyuluhan, indikator utilisasi pada belanja modal, serta institusionalisasi pengukuran produktivitas dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan.
Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
Kepastian Lahan sebagai Prasyarat Pembangunan Gerai Fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Masalah utama pembangunan gerai fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan sekadar persoalan konstruksi, melainkan kepastian fungsi ruang dan legalitas lahan. Ketidakpastian tersebut berisiko tinggi terhadap konflik agraria seperti pelanggaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), konflik kepemilikan aset, serta inefisiensi penggunaan anggaran. Hingga akhir Januari 2026, capaian pembangunan gerai fisik baru mencapai 33,98%, jauh dari target Presiden Prabowo Subianto sebesar ± 95% hingga Maret 2026. Fakta ini menunjukkan perlu adanya reformulasi kebijakan yang berorientasi pada kepastian hukum dan keberlanjutan program. Kebijakan kunci yang direkomendasikan adalah pembangunan gerai fisik KDMP harus berada pada lahan dengan fungsi ruang yang sah dan alas hak yang jelas dengan prioritas pada aset milik Desa. Sebagai kebijakan penunjang Adalah pendanaan selektif berbasis pada kesiapan lahan dan kelayakan usaha. Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko hukum dan memastikan keberlanjutan program KDMP.
Menjaga Ketahanan Pangan melalui Penguatan Tata Niaga Beras Nasional
Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2025 melalui peningkatan produksi domestik yang didorong berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Namun, stabilitas harga beras di tingkat konsumen belum tercapai karena masih terjadi kenaikan harga dan disparitas antar wilayah meskipun stok nasional memadai. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis fishbone yang mengidentifikasi ketidakefisienan sistem distribusi dan tata niaga beras nasional sebagai akar masalah utama ketidakstabilan harga beras. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan sistem integrasi data dan monitoring harga beras nasional perlu dilakukan oleh Badan Pangan Nasional untuk mengoptimalkan pemantauan harga dan distribusi beras serta mendukung pengambilan kebijakan stabilisasi harga yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, intervensi kebijakan diharapkan lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dari Kepatuhan Menuju Pemanfaatan: Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Studi Kasus LAN)
Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data. Namun, implementasinya masih cenderung berfokus pada kepatuhan administratif dibandingkan pemanfaatan data secara optimal. Policy brief ini mengevaluasi penyelenggaraan SDI di Lembaga Administrasi Negara (LAN) berdasarkan hasil Indeks SDI 2024 dan 2025. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan, terutama pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan pengumpulan data. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pada aspek pemeriksaan, penyebarluasan, dan manajemen data yang berkaitan dengan kualitas, standardisasi, dan integrasi data. Temuan ini menunjukkan bahwa capaian indeks yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kematangan implementasi SDI secara substantif, sehingga pemanfaatan data masih cenderung bersifat administratif dibandingkan strategis. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan kualitas data, standardisasi metadata, pengembangan arsitektur data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong transformasi dari kepatuhan menuju pemanfaatan data yang bernilai.
Akselerasi Investasi Panas Bumi: Transformasi Industri untuk Swasembada Energi
Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia (23,7 GWe). Namun, realisasi pemanfaatannya baru menyumbang 3,07% dari kapasitas listrik nasional. Kondisi ini kontradiktif dengan amanat Asta Cita ke-2 dan RPJMN 2025-2029 yang menargetkan swasembada energi berbasis EBT. Ringkasan kebijakan ini mengidentifikasi tiga hambatan utama: kompleksitas regulasi, tingginya risiko finansial eksplorasi, dan distorsi mekanisme pasar. Analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif-preskriptif berbasis studi literatur. Tiga rekomendasi kebijakan dapat diusulkan. Pertama, deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi tata kelola, melalui harmonisasi regulasi dan penguatan Online Single Submission (OSS). Kedua, skema pembiayaan inovatif, melalui project-based green sukuk dan KPBU eksplorasi. Ketiga, pembentukan BLU Panas Bumi sebagai Network Administrative Organization (NAO). Strategi ini diproyeksikan dapat meningkatkan FDI panas bumi lebih dari 30%, menurunkan Levelized Cost of Energy (LCOE) menjadi 6,5/kWh, dan mendorong pencapaian target kapasitas 5,2 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Mitigasi Risiko Lonjakan Kemiskinan Pasca-Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh
Policy brief ini menganalisis risiko lonjakan kemiskinan di Provinsi Aceh pasca-bencana hidrometeorologi, khususnya akibat Siklon Tropis Senyar pada akhir 2025. Meskipun tingkat kemiskinan tercatat menurun menjadi 12,22 persen, angka ini berpotensi bias akibat jeda data yang tidak mencerminkan kondisi pasca-bencana. Analisis menunjukkan adanya kontraksi konsumsi rumah tangga, tekanan inflasi, serta peningkatan indeks kedalaman (P1) dan keparahan (P2) yang mencerminkan kerentanan kemiskinan pra-bencana (pre-existing fragility). Gangguan pada sektor pertanian dan konstruksi turut memperburuk kerentanan, terutama di wilayah perdesaan. Mengacu pada kerangka poverty trap dan capability deprivation, kondisi ini berisiko mendorong kemiskinan persisten. Oleh karena itu, direkomendasikan kebijakan perlindungan sosial responsif bencana, stabilisasi harga komoditas utama, dan rehabilitasi sektor produktif berbasis padat karya.
Kesenjangan Desain Kebijakan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Industri Kecil dan Menengah di Indonesia
Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia beroperasi pada sektor yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dengan karakteristik timbulan yang relatif kecil namun tersebar secara luas. Karakteristik ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem pengelolaan limbah B3, khususnya dalam konteks efektivitas pengawasan, efisiensi pengolahan, serta akurasi pendataan. Di sisi lain, kerangka regulasi yang berlaku saat ini masih didominasi oleh pendekatan pengelolaan berbasis sumber individual yang lebih sesuai untuk industri skala besar, sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi dan kapasitas industri kecil. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya jangkauan kebijakan, rendahnya tingkat kepatuhan, serta belum optimalnya integrasi sektor industri kecil dalam sistem pengelolaan limbah B3 formal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian desain kebijakan pengelolaan limbah B3 terhadap karakteristik industri kecil, serta mengidentifikasi opsi kebijakan yang lebih adaptif dan implementatif. Pendekatan yang diusulkan mencakup pengembangan skema pengelolaan kolektif berbasis kawasan, penyederhanaan instrumen perizinan berbasis risiko, penguatan fungsi pembinaan, serta peningkatan sistem monitoring dan pendataan berbasis digital.
Reorientasi Target dan Perubahan Kelembagaan MBG untuk Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan lebih dari setahun tanpa evaluasi menyeluruh dari pemerintah, meskipun anggarannya yang sangat besar mencapai Rp 335 triliun pada tahun 2026. Tulisan ini menganalisis tiga permasalahan mendasar dari program MBG. Pertama, dari sisi anggaran, program ini menimbulkan ketimpangan dan friksi sosial karena dananya banyak dialihkan dari anggaran pendidikan, sementara gaji tenaga pendidik honorer jauh lebih rendah dibandingkan gaji pekerja di MBG. Kedua, dari sisi konsep, terdapat kekeliruan desain antara latar belakang masalah dan penerima manfaat. MBG yang ditujukan untuk mengatasi stunting pada Balita (4,48 juta jiwa) justru diberikan kepada 82,9 juta anak usia sekolah, sehingga tidak tepat sasaran. Ketiga, dari sisi efektivitas, bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi gizi hanya efektif jika diberikan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak janin hingga anak berusia 2 tahun. Pemberian makan pada anak usia sekolah, yang telah melewati masa kritis tersebut, dinilai tidak efektif dan tidak efisien dalam menangani stunting. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan kepada presiden agar program MBG dievaluasi secara mendasar dan diarahkan kembali untuk menyasar ibu hamil dan Balita di bawah 2 tahun agar tepat sasaran, efektif, dan adil secara anggaran. Selain itu, desain kelembagaan dalam implementasi program MBG disarankan untuk diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Kesehatan yang selama ini telah berpengalaman melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penataan Kemantren di Kota Yogyakarta
Penataan kelembagaan kemantren merupakan bentuk respon atas permasalahan ketimpangan beban kerja antar kemantren, anggaran belanja pegawai yang melebihi batas maksimal, dan belum optimalnya pelayanan publik pada tingkatan kemantren. Dengan menggunakan kerangka Advocacy Coalition framework (ACF) dan transformative mixed method, studi ini menganalisis secara mendalam konfigurasi aktor, narasi kebijakan, serta koalisi yang terbentuk dari adanya wacana kebijakan penataan kemantren. Dalam analisis ini regrouping menjadi opsi paling feasible, dilihat dari aspek potensi efektivitas dalam perbaikan tata kelola, efisiensi sumber daya, dan tingkat penerimaan sosial dan politik. Adapun tantangan utama yang ditemui apabila akan melakukan perubahan kebijakan adalah resiko resistensi dan konflik yang terbagi menjadi deep core beliefs, yaitu resistensi berbasis nilai budaya dan historis, serta policy core beliefs dan secondary belief melalui narasi kelembagaan yang sudah cukup baik dan terlalu banyak hal teknis yang harus dilakukan ketika penataan kemantren diimplementasikan. Melihat kondisi ini maka disusunlah beberapa rekomendasi agenda kebijakan yang dapat dilakukan dalam proses perubahan kebijakan seperti merubah persepsi aktor, penetapan keputusan final berdasarkan kesepakatan bersama, melakukan mitigasi resistensi dan konflik sosial serta menguatkan peran kemantren untuk optimalisasi layanan publik. Rekomendasi ini ditujukan kepada Wali Kota Yogyakarta untuk merumuskan kebijakan regrouping atau penataan kemantren dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data.
Membaca Survei Utilisasi Analis Kebijakan dari Kaca Mata Work Engagement
Survei Utilisasi Analis Kebijakan Tahun 2025 yang melibatkan 382 responden menunjukkan bahwa meskipun 64,7% responden telah berkinerja secara optimal di unit kerjanya, namun demikian masih banyak hal yang masih harus dibenahi ke depannya. Sejumlah 59% Analis Kebijakan belum dilibatkan secara maksimal dalam proses analisis atau advokasi kebijakan di instansi. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kinerja dan keterlibatan. Dengan kata lain, produk tetap dihasilkan, tetapi keterlibatan positif Analis Kebijakan masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa Analis Kebijakan cenderung dinilai hanya berdasarkan utilisasi produk atau material. Oleh karena itu, ke depan diperlukan survei utilisasi yang lebih humanis serta mampu memotret keterlibatan Analis Kebijakan dalam program maupun kegiatan di instansi. Policy Brief ini berupaya melihat utilisasi analis kebijakan dari lensa work engagement sebagaimana yang didefinisikan oleh Maslach, Schaufeli, dan Leiter sebagai kehadiran tiga aspek terpenting di tempat kerja yang sehat, yaitu vigor, dedication, dan absorption. Oleh karena itu, policy brief ini merekomendasikan penyesuaian terhadap pertanyaan yang terdapat di dalam survei utilisasi agar tidak sekedar mengukur produk kerja namun dapat mengukur work engagement yang sehat dari pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
Antara Sawah dan Koperasi: Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Tengah Tekanan Pembangunan KDMP di Kabupaten Banyumas
Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan dilema kebijakan antara percepatan ekonomi desa dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Meskipun ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan target penyelesaian April 2026, implementasi di lapangan terbentur keterbatasan lahan aset desa, di mana 107 dari 301 desa hanya memiliki lahan produktif yang dilindungi oleh UU No. 41/2009 dan Perpres No. 4/2026. Kondisi ini menciptakan risiko hukum pidana bagi Kepala Desa jika memaksakan alih fungsi lahan sawah. Hasil analisis menggunakan kriteria kelayakan teknis, ekonomi, politik, dan administratif menunjukkan bahwa strategi Model KDMP Vertikal dan Revitalisasi Bangunan Eksisting adalah solusi paling unggul karena efisiensi biaya dan nol konversi lahan. Sebagai langkah mitigasi, direkomendasikan penerapan kebijakan berlapis yang dimulai dengan moratorium pembangunan di zona LP2B untuk inventarisasi lahan, diikuti transformasi desain bangunan ke model vertikal, serta konsolidasi aset desa dalam jangka panjang guna menjamin keselarasan antara program swasembada pangan dan penguatan koperasi desa.
Menghidupkan Kembali 'Jantung' Analisis Hutan: Urgensi Pembaruan Kebijakan Tata Kelola PUP
Petak Ukur Permanen (PUP) sebagai penghasil nilai riap tegakan merupakan kewajiban tiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.237/Kpts-II/95 yang berlaku hingga kini. Nilai riap sebagai landasan pemanfaatan hasil hutan dengan mempertimbangan kontinyuitas produksi, kelestarian sumber daya dan pengamanan fungsi ekologis kawasan. Kondisi eksisting pengelolaan PUP terutama sejak tahun 2020 tidak berjalan optimal. Perkembangan kebijakan teknis dan perubahan struktur organisasi pemerintahan mempengaruhi kinerja peran dan tugas 5 lembaga yang terlibat dalam pengelolaan PUP. Review kebijakan ini dilakukan Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) melalui focus group discussion (FGD) dan validasi teknis di tingkat pusat hingga tapak pada tahun 2025. Hasil rekomendasi berupa ajuan kebijakan pembaruan pengelolaan PUP dengan melakukan updating kebijakan teknis terkini dan sinkronisasi dengan dinamika perubahan tata organisasi baik di pusat maupun di daerah. Upaya ini diharapkan mendukung pengelolaan PUP menjadi lebih optimal dan bernilai penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan e-government dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pada e-government, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis sudah didukung dengan teknologi tanda tangan elektronik (TTE). Dari sisi regulasi, TTE telah memiliki kekuatan hukum sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penggunaan TTE saat itu belum dirasa penting sampai pada saat datangnya pandemic Covid-19. Penggunaan TTE meningkat signifikan seiring dengan kebijakan work from home (WFH). Regulasi dalam bentuk Undang-undang dan aturan turunannya sudah ada, namun belum adanya aturan yang memaksa penggunaan TTE menjadi kendala dalam penerapan TTE di sektor publik. Kendala kedua adalah masih sedikitnya penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di Indonesia menyebabkan belum meratanya pengguna TTE di Indonesia. Isu kepercayaan dan budaya kerja masyarakat pada umumnya yang lebih percaya tanda tangan konvensional juga berkontribusi pada terhambatnya penerapan TTE.
Strategi Produktivitas Penyuluhan Perikanan pada Masa Pandemi
Penyuluh Perikanan bekerja di lapangan, melakukan kegiatan pendampingan pelaku utama Kelautan dan Perikanan. Tugas tersebut menuntut Penyuluh Perikanan bertemu dengan banyak orang dan memerlukan mobilitas tinggi. Di sisi lain, sejak Maret 2020 sampai saat ini Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pemerintah dan sebagian Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN. Akibat pandemi, kebijakan PPKM dan WFH membuat gerak Penyuluh Perikanan terbatas, target IKU banyak yang tidak tercapai, sehingga capaian kinerja Penyuluh Perikanan menurun. Contohnya, kinerja Penyuluh Perikanan tahun 2020 di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat sejumlah 104 orang (51%) berkinerja cukup bahkan kurang. Tulisan ini merupakan strategi bagi Penyuluh Perikanan agar tetap produktif di masa pandemi. Strategi yang digunakan adalah penyuluhan secara tak langsung melalui pemanfaatan TI seperti medsos Whatsapp, Telegram, Youtube, Facebook, dan aplikasi pertemuan Zoom. Materi penyuluhan dibuat jelas dan singkat agar dapat dikirim melalui medsos.
Kebijakan Work From Home Era Covid-19: Kasus Kabupaten Badung
Pandemi Covid-19 mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru. Dalam sistem kerja baru ini ASN dapat bekerja di kantor maupun di rumah (work from home/WFH) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota. Dalam implementasinya, kebijakan WFH memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sebagian ASN menilai WFH sebagai peluang untuk bekerja secara lebih fleksibel serta bisa lebih dekat dengan keluarga, namun disisi lain ASN justru semakin tidak produktif selama penerapan WFH. Hal ini terjadi karena tidak semua pegawai memiliki fasilitas penunjang yang memadai untuk melakukan WFH dan tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Supaya pelaksaan WFH efektif, setiap ASN diwajibkan menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja. Setiap ASN juga diharuskan membuat laporan hasil kerja secara berkala, yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja.
Strategi Kebijakan Penanganan Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Propinsi Jawa Barat
Strategi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa barat menjadi isu yang relevan dan krusial saat ini. Mengingat Jawa barat sebagai kontributor terbesar dari sisi ekspor dari Januari – Desember 2020 yaitu sebesar 16.28%. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif ekplanatif dengan sumber data studi literatur, laporan mingguan komite penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Jawa Barat, notulensi rapat, dan media daring yang kredibel. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi daerah Propinsi Jawa Barat. Beberapa strategi kebijakan dari hasil kajian diantaranya regulasi yang secara afirmatif mendukung dan menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Propinsi Jawa Barat yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, serta adanya program percepatan penanganan Covid-19 yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat di tahun 2021 guna makin mempercepat proses penanganan Covid-19. Beberapa program kebijakan dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 yakni program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) dengan rencana lokasi implementasi di 100 puskesmas di 12 Kabupaten/Kota dan program petani milenial. Strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi menggunakan model pentahelik merupakan strategi unggulan yang dilakukan pemerintah Jawa Barat berbasis kolaborasi, koordinasi dan hubungan interaksi antar aktor kebijakan. Model pentahelik didukung oleh temuan baru dalan kajian ini yakni kepemimpinan yang aspiratif dan dari unsur kelembagaan dengan dibentuknya Satgas Covid di tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Barat.
Efektivitas Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Selama Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sektor PUPR
Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan tata kerja dan perilaku, khususnya bagi pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana semula diselenggarakan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual. Dengan metode deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan kegiatan secara virtual yang diukur berdasarkan partisipasi stakeholders ataupun peserta, meliputi kehadiran dan tanggapan peserta kegiatan. Data diperoleh dari sejumlah 14 (empat belas) kegiatan yang mewakili sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik yang diselenggarakan sebelum maupun selama masa pandemi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan secara virtual dinilai efektif dibuktikan dengan peningkatan partisipasi kehadiran peserta dan penyampaian Surat Pernyataan Minat Badan Usaha terhadap proyek KPBU.
Urgensi Kebijakan Penurunan Harga Gas di Kawasan Industri dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19
Pengembangan kawasan industri saat ini menghadapi tantangan yang berat pada masa pandemi Covid-19, dimana tingkat utilisasi dan produktivitas perusahaan industri di dalam kawasan industri mengalami penurunan cukup signifikan. Oleh karena itu, dalam upaya pemulihan aktivitas usaha industri di kawasan industri diperlukan penyesuaian beberapa kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak perusahaan industri dalam meningkatkan prokduktivitas dan daya saingnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran salah satu hasil kajian kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis pengaruh sensitivitas perubahan harga gas terhadap biaya produksi perusahaan industri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa harga gas di kawasan industri masih tinggi yaitu masih diatas USD 8/MMBTU dan apabila harga gas diturunkan menjadi USD 6/MMBTU, maka akan memberikan pengaruh sebesar 3,65% terhadap penurunan biaya produksi perusahaan industri di kawasan industri. Oleh karena, itu kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri sangat penting untuk segera ditetapkan. Selain untuk membantu industri dalam meningkatkan utilitas dan produktivitasnya, juga sekaligus membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Kondisi Ruang Siber Selama Pandemi Covid-19 dan Upaya Mengembangkan Kebijakan Publik di Indonesia
Artikel ini membahas tentang kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19 dan upaya mengembangkan kebijakan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menelusuri secara kritis kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Hasil penelitian menemukan target serangan, jenis serangan, dan respon beberapa negara terhadap kondisi ruang siber. Selama pandemi Covid-19, Indonesia telah mengeluarkan beberapa rilis atau kebijakan publiknya dalam mendeteksi, mencegah, mengedukasi, dan mengatasi beberapa insiden selama pandemi Covid-19. Untuk mengembangkan kebijakan publik yang unggul sebagai respon atas meningkatnya serangan siber selama pandemi direkomendasikan Indonesia perlu menetapkan strategi keamanan siber sebagai pondasi perumusan kebijakan publik, BSSN perlu mengoptimalkan ways-nya yaitu “memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan siber” kepada Lembaga yang memiliki kewenangan dalam 5 (lima) mandat keamanan siber nasional (five mandates national cybersecurity) sehingga dapat bersama-sama merespon serangan siber selama pandemi covid-19, serta BSSN perlu menentukan Jenis, model dan metode perumusan kebijakan publik secara tepat untuk mempermulus tersusunnya kebijakan dan mendapatkan dukungan dengan memperhatikan prinsip dasar kebijakan keamanan siber.
Tantangan Pemerintah dalam Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19
Pemerintah daerah terus berusaha untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Ada beberapa tantangan untuk pemerintah terkait hal ini. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana pelayanan publik di masa pandemi, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait ini, dan bagaimana cara pemerintah menjawab tantangan tersebut. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembatsan pelayanan publik di masa pandemi. Kesimpulannya adalah tantangan untuk pemerintah diantaranya yaitu: keterbatasan anggaran, pengaturan layanan online, kecepatan layanan, dan perilaku pemberi dan penerima layanan. Untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir malpraktik pada pelayanan publik di masa pandemi yaitu : Kepastian hukum, penguatan kapasitas aparatur, mempersiapkan penggunaan teknologi, menyiapkan anggaran khusus dan penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap segala kemungkinan munculnya tantangan dan paradigma baru yang mengiringi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi ini.
Tiga Pelajaran Kritis Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Bagi Kebijakan: Perspektif Global
Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pelajaran global apa yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19 dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan statistik yang relevan. Dari dimensi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadi peluang untuk menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktek agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zonosis baru. Ekososialisme ditawarkan sebagai paradigma baru dari aktivitas ekonomi yang melakukan pendekatan yang lebih adil dan harmonis terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.
Pembangunan Infrastruktur Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Boyolali: Perspektif Welfare State
Policy brief ini menganalisis kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Boyolali dalam perspektif welfare state dengan menyoroti hubungan antara aksesibilitas wisata dan kesejahteraan masyarakat. Kajian berfokus pada Cepogo Cheese Park, Wisata Edukasi Religi Qolbu, dan Waduk Cengklik sebagai representasi tata kelola swasta, pemerintah, dan kolaboratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung mendorong kenaikan kunjungan wisata serta aktivitas ekonomi lokal, termasuk UMKM, kuliner, homestay, dan sektor informal. Secara makro, tingkat kemiskinan menurun dari 9,63% pada 2024 menjadi 8,71% pada 2025 disertai perbaikan indikator kedalaman kemiskinan. Namun, pemerataan manfaat dan potensi konsentrasi keuntungan pada investor besar masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan pariwisata perlu memperkuat regulasi kemitraan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola berkelanjutan agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan negara kesejahteraan.
Integrasi Ekoliterasi untuk Penguatan Kewarganegaraan Ekologis dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Krisis Iklim
Krisis iklim menempatkan persoalan ekologis sebagai isu multidimensional yang berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Peningkatan suhu, intensitas hujan ekstrem, dan kenaikan muka air laut menunjukkan urgensi respons kebijakan yang tidak hanya teknis, tetapi juga transformatif. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap keberlanjutan. Namun, analisis menunjukkan bahwa ekoliterasi masih bersifat tematik dan belum terintegrasi secara sistemik dalam regulasi, kurikulum, maupun asesmen nasional. Implementasi di sekolah menghadapi fragmentasi pembelajaran, ketergantungan pada inisiatif sekolah, keterbatasan kapasitas guru, serta ketiadaan indikator evaluasi. Policy brief ini menganalisis posisi ekoliterasi dalam sistem pendidikan nasional dan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa penetapan ekoliterasi sebagai kompetensi lintas jenjang, integrasi kurikulum interdisipliner, penguatan kapasitas guru, pengembangan asesmen, dan sinergi program sekolah. Integrasi sistemik diperlukan untuk memperkuat kewarganegaraan ekologis yang reflektif dan berkelanjutan.
QUO VADIS POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA
Pandemi COVID-19 secara nyata juga menjadi ancaman bagi 74.961 Desa di Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana implementasi dan dampak kebijakan posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur melalui regulasi, buku, jurnal, dokumen, serta berita dari media online yang kredibel. Tulisan ini menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek belum optimalnya fungsi Posko Desa dan peran stakeholders desa secara menyeluruh. Maka dari itu, rekomendasi untuk implementasi kebijakan Penanganan COVID-19 di Desa kedepannya yakni meliputi optimalisasi fungsi posko desa sebagai pencegahan, pembinaan, dan pendukung penanganan COVID-19; optimalisasi sosialisasi kebijakan; mengembangkan sistem informasi penanganan COVID-19 di Desa; dan Optimalisasi Peran LKD dalam pelaksanaan Posko Desa.
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI JAWA BARAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
Perempuan masuk kelompok rentan dan merupakan kelompok terdampak terbesar dari pandemi Covid-19. Kerentanan perempuan pada masa pandemi juga berkaitan dengan akibat menurunnya pendapatan rumah tangga, baik karena pemotongan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam rumah tangga akan meningkat. Perempuan akan menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan, yang sering kali menggunakan kesulitan finansial sebagai alasan di balik kekerasan yang dilakukan. Perempuan di Jawa Barat termasuk kelompok rentan dan memerlukan dukungan sosial dalam bentuk kegiatan Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemampuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sekoper Cinta adalah salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan di Jawa Barat yang dapat dijadikan contoh untuk tingkat nasional. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.
SINGLE PARENT AKIBAT PANDEMI COVID-19: URGENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PELATIHAN PARENTING
Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal dan bertambahnya jumlah laki-laki yang juga berperan sebagai ibu akibat istrinya wafat terpapar Covid-19. Kondisi tersebut, yang akhirnya memunculkan single parent baru, tidak dapat diabaikan jika merupakan keluarga pra sejahtera dan memiliki anak yang berusia di bawah umur. Solusi nyata sangat diperlukan demi kelangsungan hidupnya. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, dan masyarakat perlu bersinergi dalam pendataan, pemberian bantuan, pendampingan bagi keluarga pra sejahtera tersebut dengan tidak melupakan pengawasan dan evaluasi.
AKSELERASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19
Keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi masalah yang krusial, bila nakes sebagai garda terdepan kesejahteraannya terabaikan maka berimplikasi pada buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia yang berdampak semakin lamanya pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 ini. Untuk itu, perlu dicarikan solusi mengatasi keterlambatan pembayaran insentif nakes Covid-19. Analisis kebijakan yang dilakukan menggunakan metode grid analysis. Alternatif kebijakan yang dihasilkan antara lain: a) Memperjelas aturan batas waktu pencairan insentif melalui edaran bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan, b) Memberikan pendampingan rutin dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penginputan data ke aplikasi insentif Covid-19, c) Menambah jumlah petugas penginputan data ke aplikasi dan memberikan reward yang sesuai.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN SMART GOVERNANCE: ADAPTASI ERA VUCA
Untuk mewujudkan tuntutan smart ASN dan smart governance beradaptasi dengan VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity), sesuai dengan arah perubahan pengembangan kompetensi yaitu dari analog ke digital, pedagogy ke heutagogy dan training ke learning maka dibutuhkan perubahan fundamental dalam Pelatihan Kepemimpinan. Perubahan ini mencakup pada penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan melalui strategi pembelajaran, target kompetensi dan substansi pelatihan. Penggalian data dan informasi dilakukan untuk melihat pada kebutuhan kompetensi dan format pelatihan yang sesuai dalam menjawab tantangan tuntutan perubahan lingkungan.
KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA PADA ERA PANDEMI COVID-19
Saat ini terjadi pergeseran (shifting) yang mempengaruhi dinamika pariwisata di Indonesia, yaitu terjadinya Pandemi Covid 19 yang berdampak pada perubahan drastis multi-sektoral dan multi-dimensional, dan lahirnya Undang Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Tantangan pembangunan ke depan semakin menuntut berbagai terobosan yang dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan riil dalam rangka mencapai daya saing destinasi yang kompetitif. Dalam konteks regulasi, berbagai kelemahan berupa tumpang-tindih dan miskoordinasi melalui UU Cipta Kerja dan review Undang-undang Kepariwisataan diharapkan dapat menjadi jawaban penyelesaiannya. Namun di sisi lain, aspek pengelolaan melalui kolaborasi lintas sektor yang masih ditemui berbagai kendala perlu pula menjadi perhatian. Di masa lalu, para aktor yang memiliki berbagai kewenangan kurang berjalan sinergis dan kadang justru cenderung mengedepankan ego sektornya. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu melakukan kebijakan pembenahan (revamping) dengan merekontektualisasi strategi pengembangan destinasi pariwisata melalui pemanfaatan suatu instrumen pengelolaan dan tatakelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan, bertanggungjawab, berkeadilan buat masyarakat setempat. Instrumen pengelolaan dan tata kelola destinasi dimaksud adalah konsep Destination Management Organization (DMO) dan Destination Governance (DG). Platform DMO-DG diharapkan dapat memberikan suatu solusi dalam rangka mencerahkan dan menyalakan kembali pariwisata di daerah (reignite tourism). Berdasarkan pembelajaran pengelolaan destinasi yang baik, maka konsep Destination Management Organization (DMO) & Destination Governance (DG) dapat semakin berperan dalam memperkuat daya saing destinasi pariwisata, khususnya di masa adaptasi baru. Selanjutnya dapat diterapkan pada pengembangan destinasi nasional pada 5 (lima) destinasi prioritas, yaitu kawasan Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI ERA PANDEMI
Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Widyaiswara sebagai pengganti Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan terbaru mengenai penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaiswara mengacu kepada teori implementasi kebijakan Edward III, terutama pada saat pandemi Covid-19 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi sebagai komponen yang relevan dalam mengukur implementasi kebijakan Uji Kompetensi Widyaiswara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literature review yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi, serta melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan uji kompetensi sudah dilakukan dengan baik, namun beberapa hal harus diperbaiki yaitu dalam komunikasi penyampaian isi kebijakan kepada pemangku kepentingan, dan peningkatan sumber daya terutama ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan uji kompetensi.