Jurnal Analis Kebijakan
type: channel
description: Jurnal Analis Kebijakan mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kebijakan publik, perumusan kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan pemerintahan.
publisher: Direktorat Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN
language: en
publication name: Jurnal Analis Kebijakan
issn: 2580-4383
items: Dari Input ke Dampak: Mengukur Produktivitas Padi dan Jagung untuk Kebijakan Pangan yang Lebih Efektif di Indonesia (2019 Sampai 2024)
items: Kepastian Lahan sebagai Prasyarat Pembangunan Gerai Fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
items: Menjaga Ketahanan Pangan melalui Penguatan Tata Niaga Beras Nasional
items: Dari Kepatuhan Menuju Pemanfaatan: Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Studi Kasus LAN)
items: Akselerasi Investasi Panas Bumi: Transformasi Industri untuk Swasembada Energi
items: Mitigasi Risiko Lonjakan Kemiskinan Pasca-Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh
items: Kesenjangan Desain Kebijakan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Industri Kecil dan Menengah di Indonesia
items: Reorientasi Target dan Perubahan Kelembagaan MBG untuk Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Program MBG
items: Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penataan Kemantren di Kota Yogyakarta
items: Membaca Survei Utilisasi Analis Kebijakan dari Kaca Mata Work Engagement
items: Antara Sawah dan Koperasi: Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Tengah Tekanan Pembangunan KDMP di Kabupaten Banyumas
items: Menghidupkan Kembali 'Jantung' Analisis Hutan: Urgensi Pembaruan Kebijakan Tata Kelola PUP
items: Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19
items: Strategi Produktivitas Penyuluhan Perikanan pada Masa Pandemi
items: Kebijakan Work From Home Era Covid-19: Kasus Kabupaten Badung
items: Strategi Kebijakan Penanganan Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Propinsi Jawa Barat
items: Efektivitas Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Selama Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sektor PUPR
items: Urgensi Kebijakan Penurunan Harga Gas di Kawasan Industri dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19
items: Kondisi Ruang Siber Selama Pandemi Covid-19 dan Upaya Mengembangkan Kebijakan Publik di Indonesia
items: Tantangan Pemerintah dalam Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19
items: Tiga Pelajaran Kritis Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Bagi Kebijakan: Perspektif Global
items: Pembangunan Infrastruktur Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Boyolali: Perspektif Welfare State
items: Integrasi Ekoliterasi untuk Penguatan Kewarganegaraan Ekologis dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Krisis Iklim
items: QUO VADIS POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA
items: STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI JAWA BARAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
items: SINGLE PARENT AKIBAT PANDEMI COVID-19: URGENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PELATIHAN PARENTING
items: AKSELERASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19
items: PELATIHAN KEPEMIMPINAN SMART GOVERNANCE: ADAPTASI ERA VUCA
items: KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA PADA ERA PANDEMI COVID-19
items: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI ERA PANDEMI

Dari Input ke Dampak: Mengukur Produktivitas Padi dan Jagung untuk Kebijakan Pangan yang Lebih Efektif di Indonesia (2019 Sampai 2024)
type: item
description: Ketahanan pangan menuntut bukan hanya ketersediaan, tetapi juga efisiensi penggunaan sumber daya publik. Policy brief ini menunjukkan bahwa persoalan utama sektor padi dan jagung di Indonesia bukan kekurangan input, melainkan lemahnya konversi input publik menjadi keluaran (output), hasil (outcome), dan nilai publik. Pada 2019 sampai 2024, output gabungan padi dan jagung relatif stagnan sementara input publik melonjak: rata-rata output turun 0,96 persen per tahun ketika input publik naik 13,22 persen per tahun, dan pseudo-Total Factor Productivity (pseudo-TFP) menurun dari 107,25 menjadi 61,15. Lemahnya konversi berakar pada lima penyebab tata kelola yang dapat diidentifikasi, yaitu fragmentasi data distribusi, rendahnya kesiapan operasional aset, lemahnya akuntabilitas pascadistribusi, ketidaktepatan penganggaran dan penargetan, serta ketidakselarasan kalender distribusi dengan musim tanam; diperkuat oleh sistem evaluasi berlogika serapan dan indikator penyuluh berbasis aktivitas. Kajian merekomendasikan koreksi cepat, reformasi layanan penyuluhan, indikator utilisasi pada belanja modal, serta institusionalisasi pengukuran produktivitas dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: ketahanan pangan
  topic: keywords
subject: produktivitas sektor publik
  topic: keywords
subject: padi
  topic: keywords
subject: jagung
  topic: keywords
subject: pseudo-TFP
  topic: keywords
subject: kebijakan pertanian
  topic: keywords
creator: Azizah Puspasari
creator: Nurul Rohmawati
creator: Rengga Vernanda
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 80
ending page: 87
doi: 10.37145/jak.v10i1.1017

Kepastian Lahan sebagai Prasyarat Pembangunan Gerai Fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
type: item
description: Masalah utama pembangunan gerai fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan sekadar persoalan konstruksi, melainkan kepastian fungsi ruang dan legalitas lahan. Ketidakpastian tersebut berisiko tinggi terhadap konflik agraria seperti pelanggaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), konflik kepemilikan aset, serta inefisiensi penggunaan anggaran. Hingga akhir Januari 2026, capaian pembangunan gerai fisik baru mencapai 33,98%, jauh dari target Presiden Prabowo Subianto sebesar ± 95% hingga Maret 2026. Fakta ini menunjukkan perlu adanya reformulasi kebijakan yang berorientasi pada kepastian hukum dan keberlanjutan program. Kebijakan kunci yang direkomendasikan adalah pembangunan gerai fisik KDMP harus berada pada lahan dengan fungsi ruang yang sah dan alas hak yang jelas dengan prioritas pada aset milik Desa. Sebagai kebijakan penunjang Adalah pendanaan selektif berbasis pada kesiapan lahan dan kelayakan usaha. Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko hukum dan memastikan keberlanjutan program KDMP.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: Gerai Fisik KDMP
  topic: keywords
subject: Fungsi Ruang dan Legalitas Lahan
  topic: keywords
subject: Pendanaan Selektif
  topic: keywords
creator: Aji Dwi Pangestu
creator: Reza Falufi
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 20
ending page: 26
doi: 10.37145/jak.v10i1.1004

Menjaga Ketahanan Pangan melalui Penguatan Tata Niaga Beras Nasional
type: item
description: Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2025 melalui peningkatan produksi domestik yang didorong berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Namun, stabilitas harga beras di tingkat konsumen belum tercapai karena masih terjadi kenaikan harga dan disparitas antar wilayah meskipun stok nasional memadai. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis fishbone yang mengidentifikasi ketidakefisienan sistem distribusi dan tata niaga beras nasional sebagai akar masalah utama ketidakstabilan harga beras. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan sistem integrasi data dan monitoring harga beras nasional perlu dilakukan oleh Badan Pangan Nasional untuk mengoptimalkan pemantauan harga dan distribusi beras serta mendukung pengambilan kebijakan stabilisasi harga yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, intervensi kebijakan diharapkan lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: swasembada beras
  topic: keywords
subject: stabilitas harga beras
  topic: keywords
subject: distribusi beras
  topic: keywords
subject: tata niaga beras
  topic: keywords
subject: badan pangan nasional
  topic: keywords
creator: Muhammad Chandra Febrianto
creator: Salzhabilla Kalizha
creator: Budiarjo
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 97
ending page: 103
doi: 10.37145/jak.v10i1.994

Dari Kepatuhan Menuju Pemanfaatan: Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Studi Kasus LAN)
type: item
description: Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data. Namun, implementasinya masih cenderung berfokus pada kepatuhan administratif dibandingkan pemanfaatan data secara optimal. Policy brief ini mengevaluasi penyelenggaraan SDI di Lembaga Administrasi Negara (LAN) berdasarkan hasil Indeks SDI 2024 dan 2025. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan, terutama pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan pengumpulan data. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pada aspek pemeriksaan, penyebarluasan, dan manajemen data yang berkaitan dengan kualitas, standardisasi, dan integrasi data. Temuan ini menunjukkan bahwa capaian indeks yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kematangan implementasi SDI secara substantif, sehingga pemanfaatan data masih cenderung bersifat administratif dibandingkan strategis. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan kualitas data, standardisasi metadata, pengembangan arsitektur data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong transformasi dari kepatuhan menuju pemanfaatan data yang bernilai.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: satu data Indonesia
  topic: keywords
subject: tata kelola data
  topic: keywords
subject: analisis kebijakan berbasis bukti
  topic: keywords
subject: transformasi digital
  topic: keywords
subject: indeks SDI
  topic: keywords
creator: Hasna Melani Puspasari
creator: Erlyna Nurhaliza Pramesti
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 88
ending page: 96
doi: 10.37145/jak.v10i1.992

Akselerasi Investasi Panas Bumi: Transformasi Industri untuk Swasembada Energi
type: item
description: Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia (23,7 GWe). Namun, realisasi pemanfaatannya baru menyumbang 3,07% dari kapasitas listrik nasional. Kondisi ini kontradiktif dengan amanat Asta Cita ke-2 dan RPJMN 2025-2029 yang menargetkan swasembada energi berbasis EBT. Ringkasan kebijakan ini mengidentifikasi tiga hambatan utama: kompleksitas regulasi, tingginya risiko finansial eksplorasi, dan distorsi mekanisme pasar. Analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif-preskriptif berbasis studi literatur. Tiga rekomendasi kebijakan dapat diusulkan. Pertama, deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi tata kelola, melalui harmonisasi regulasi dan penguatan Online Single Submission (OSS). Kedua, skema pembiayaan inovatif, melalui project-based green sukuk dan KPBU eksplorasi. Ketiga, pembentukan BLU Panas Bumi sebagai Network Administrative Organization (NAO). Strategi ini diproyeksikan dapat meningkatkan FDI panas bumi lebih dari 30%, menurunkan Levelized Cost of Energy (LCOE) menjadi 6,5/kWh, dan mendorong pencapaian target kapasitas 5,2 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: investasi panas bumi
  topic: keywords
subject: swasembada energi
  topic: keywords
subject: energi terbarukan
  topic: keywords
creator: Muhammad Surya Erlangga Firdaus
creator: Vanny Eliada Hutabarat
creator: Sriyanto
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 41
ending page: 51
doi: 10.37145/jak.v10i1.973

Mitigasi Risiko Lonjakan Kemiskinan Pasca-Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh
type: item
description: Policy brief ini menganalisis risiko lonjakan kemiskinan di Provinsi Aceh pasca-bencana hidrometeorologi, khususnya akibat Siklon Tropis Senyar pada akhir 2025. Meskipun tingkat kemiskinan tercatat menurun menjadi 12,22 persen, angka ini berpotensi bias akibat jeda data yang tidak mencerminkan kondisi pasca-bencana. Analisis menunjukkan adanya kontraksi konsumsi rumah tangga, tekanan inflasi, serta peningkatan indeks kedalaman (P1) dan keparahan (P2) yang mencerminkan kerentanan kemiskinan pra-bencana (pre-existing fragility). Gangguan pada sektor pertanian dan konstruksi turut memperburuk kerentanan, terutama di wilayah perdesaan. Mengacu pada kerangka poverty trap dan capability deprivation, kondisi ini berisiko mendorong kemiskinan persisten. Oleh karena itu, direkomendasikan kebijakan perlindungan sosial responsif bencana, stabilisasi harga komoditas utama, dan rehabilitasi sektor produktif berbasis padat karya.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: kemiskinan
  topic: keywords
subject: bencana hidrometeorologi
  topic: keywords
subject: inflasi
  topic: keywords
subject: perlindungan sosial
  topic: keywords
subject: poverty trap
  topic: keywords
creator: Taufiq Fahrizal
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 59
ending page: 64
doi: 10.37145/jak.v10i1.976

Kesenjangan Desain Kebijakan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Industri Kecil dan Menengah di Indonesia
type: item
description: Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia beroperasi pada sektor yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dengan karakteristik timbulan yang relatif kecil namun tersebar secara luas. Karakteristik ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem pengelolaan limbah B3, khususnya dalam konteks efektivitas pengawasan, efisiensi pengolahan, serta akurasi pendataan. Di sisi lain, kerangka regulasi yang berlaku saat ini masih didominasi oleh pendekatan pengelolaan berbasis sumber individual yang lebih sesuai untuk industri skala besar, sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi dan kapasitas industri kecil. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya jangkauan kebijakan, rendahnya tingkat kepatuhan, serta belum optimalnya integrasi sektor industri kecil dalam sistem pengelolaan limbah B3 formal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian desain kebijakan pengelolaan limbah B3 terhadap karakteristik industri kecil, serta mengidentifikasi opsi kebijakan yang lebih adaptif dan implementatif. Pendekatan yang diusulkan mencakup pengembangan skema pengelolaan kolektif berbasis kawasan, penyederhanaan instrumen perizinan berbasis risiko, penguatan fungsi pembinaan, serta peningkatan sistem monitoring dan pendataan berbasis digital.
subject: Policy Brief
  topic: section
creator: Aisyah Putri
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 65
ending page: 72
doi: 10.37145/jak.v10i1.965

Reorientasi Target dan Perubahan Kelembagaan MBG untuk Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Program MBG
type: item
description: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan lebih dari setahun tanpa evaluasi menyeluruh dari pemerintah, meskipun anggarannya yang sangat besar mencapai Rp 335 triliun pada tahun 2026. Tulisan ini menganalisis tiga permasalahan mendasar dari program MBG. Pertama, dari sisi anggaran, program ini menimbulkan ketimpangan dan friksi sosial karena dananya banyak dialihkan dari anggaran pendidikan, sementara gaji tenaga pendidik honorer jauh lebih rendah dibandingkan gaji pekerja di MBG. Kedua, dari sisi konsep, terdapat kekeliruan desain antara latar belakang masalah dan penerima manfaat. MBG yang ditujukan untuk mengatasi stunting pada Balita (4,48 juta jiwa) justru diberikan kepada 82,9 juta anak usia sekolah, sehingga tidak tepat sasaran. Ketiga, dari sisi efektivitas, bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi gizi hanya efektif jika diberikan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak janin hingga anak berusia 2 tahun. Pemberian makan pada anak usia sekolah, yang telah melewati masa kritis tersebut, dinilai tidak efektif dan tidak efisien dalam menangani stunting. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan kepada presiden agar program MBG dievaluasi secara mendasar dan diarahkan kembali untuk menyasar ibu hamil dan Balita di bawah 2 tahun agar tepat sasaran, efektif, dan adil secara anggaran. Selain itu, desain kelembagaan dalam implementasi program MBG disarankan untuk diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Kesehatan yang selama ini telah berpengalaman melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: makan bergizi gratis
  topic: keywords
subject: stunting
  topic: keywords
subject: anggaran pendidikan
  topic: keywords
subject: 1000 HPK
  topic: keywords
subject: kelembagaan
  topic: keywords
creator: Syahril
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 7
ending page: 12
doi: 10.37145/jak.v10i1.962

Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penataan Kemantren di Kota Yogyakarta
type: item
description: Penataan kelembagaan kemantren merupakan bentuk respon atas permasalahan ketimpangan beban kerja antar kemantren, anggaran belanja pegawai yang melebihi batas maksimal, dan belum optimalnya pelayanan publik pada tingkatan kemantren. Dengan menggunakan kerangka Advocacy Coalition framework (ACF) dan transformative mixed method, studi ini menganalisis secara mendalam konfigurasi aktor, narasi kebijakan, serta koalisi yang terbentuk dari adanya wacana kebijakan penataan kemantren. Dalam analisis ini regrouping menjadi opsi paling feasible, dilihat dari aspek potensi efektivitas dalam perbaikan tata kelola, efisiensi sumber daya, dan tingkat penerimaan sosial dan politik. Adapun tantangan utama yang ditemui apabila akan melakukan perubahan kebijakan adalah resiko resistensi dan konflik yang terbagi menjadi deep core beliefs, yaitu resistensi berbasis nilai budaya dan historis, serta policy core beliefs dan secondary belief melalui narasi kelembagaan yang sudah cukup baik dan terlalu banyak hal teknis yang harus dilakukan ketika penataan kemantren diimplementasikan. Melihat kondisi ini maka disusunlah beberapa rekomendasi agenda kebijakan yang dapat dilakukan dalam proses perubahan kebijakan seperti merubah persepsi aktor, penetapan keputusan final berdasarkan kesepakatan bersama, melakukan mitigasi resistensi dan konflik sosial serta menguatkan peran kemantren untuk optimalisasi layanan publik. Rekomendasi ini ditujukan kepada Wali Kota Yogyakarta untuk merumuskan kebijakan regrouping atau penataan kemantren dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: penataan kemantren
  topic: keywords
subject: pelayanan publik
  topic: keywords
subject: perubahan kebijakan
  topic: keywords
subject: reformasi institusi
  topic: keywords
subject: efisiensi tata kelola
  topic: keywords
creator: Frederic Kornelius Marbun
creator: Manda Juniawan
creator: Fajar Kurniyasih
creator: Maria Rosa Pertiwi
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 27
ending page: 32
doi: 10.37145/jak.v10i1.959

Membaca Survei Utilisasi Analis Kebijakan dari Kaca Mata Work Engagement
type: item
description: Survei Utilisasi Analis Kebijakan Tahun 2025 yang melibatkan 382 responden menunjukkan bahwa meskipun 64,7% responden telah berkinerja secara optimal di unit kerjanya, namun demikian masih banyak hal yang masih harus dibenahi ke depannya. Sejumlah 59% Analis Kebijakan belum dilibatkan secara maksimal dalam proses analisis atau advokasi kebijakan di instansi. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kinerja dan keterlibatan. Dengan kata lain, produk tetap dihasilkan, tetapi keterlibatan positif Analis Kebijakan masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa Analis Kebijakan cenderung dinilai hanya berdasarkan utilisasi produk atau material. Oleh karena itu, ke depan diperlukan survei utilisasi yang lebih humanis serta mampu memotret keterlibatan Analis Kebijakan dalam program maupun kegiatan di instansi. Policy Brief ini berupaya melihat utilisasi analis kebijakan dari lensa work engagement sebagaimana yang didefinisikan oleh Maslach, Schaufeli, dan Leiter sebagai kehadiran tiga aspek terpenting di tempat kerja yang sehat, yaitu vigor, dedication, dan absorption. Oleh karena itu, policy brief ini merekomendasikan penyesuaian terhadap pertanyaan yang terdapat di dalam survei utilisasi agar tidak sekedar mengukur produk kerja namun dapat mengukur work engagement yang sehat dari pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: utilisasi analis kebijakan
  topic: keywords
subject: analis kebijakan
  topic: keywords
subject: kebijakan
  topic: keywords
subject: indeks kualitas kebijakan
  topic: keywords
subject: berdampak
  topic: keywords
creator: Pardamean Panjaitan
creator: Devi Suwito
creator: Bella Ayu Pertiwi
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 1
ending page: 6
doi: 10.37145/jak.v10i1.940

Antara Sawah dan Koperasi: Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Tengah Tekanan Pembangunan KDMP di Kabupaten Banyumas
type: item
description: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan dilema kebijakan antara percepatan ekonomi desa dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Meskipun ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan target penyelesaian April 2026, implementasi di lapangan terbentur keterbatasan lahan aset desa, di mana 107 dari 301 desa hanya memiliki lahan produktif yang dilindungi oleh UU No. 41/2009 dan Perpres No. 4/2026. Kondisi ini menciptakan risiko hukum pidana bagi Kepala Desa jika memaksakan alih fungsi lahan sawah. Hasil analisis menggunakan kriteria kelayakan teknis, ekonomi, politik, dan administratif menunjukkan bahwa strategi Model KDMP Vertikal dan Revitalisasi Bangunan Eksisting adalah solusi paling unggul karena efisiensi biaya dan nol konversi lahan. Sebagai langkah mitigasi, direkomendasikan penerapan kebijakan berlapis yang dimulai dengan moratorium pembangunan di zona LP2B untuk inventarisasi lahan, diikuti transformasi desain bangunan ke model vertikal, serta konsolidasi aset desa dalam jangka panjang guna menjamin keselarasan antara program swasembada pangan dan penguatan koperasi desa.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: Koperasi Desa Merah Putih
  topic: keywords
subject: lahan pertanian pangan berkelanjutan
  topic: keywords
subject: alih fungsi lahan
  topic: keywords
subject: konsolidasi aset desa
  topic: keywords
creator: Muhammad Ma’rup
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 104
ending page: 110
doi: 10.37145/jak.v10i1.932

Menghidupkan Kembali 'Jantung' Analisis Hutan: Urgensi Pembaruan Kebijakan Tata Kelola PUP
type: item
description: Petak Ukur Permanen (PUP) sebagai penghasil nilai riap tegakan merupakan kewajiban tiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.237/Kpts-II/95 yang berlaku hingga kini. Nilai riap sebagai landasan pemanfaatan hasil hutan dengan mempertimbangan kontinyuitas produksi, kelestarian sumber daya dan pengamanan fungsi ekologis kawasan. Kondisi eksisting pengelolaan PUP terutama sejak tahun 2020 tidak berjalan optimal. Perkembangan kebijakan teknis dan perubahan struktur organisasi pemerintahan mempengaruhi kinerja peran dan tugas 5 lembaga yang terlibat dalam pengelolaan PUP. Review kebijakan ini dilakukan Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan (P2HB) melalui focus group discussion (FGD) dan validasi teknis di tingkat pusat hingga tapak pada tahun 2025. Hasil rekomendasi berupa ajuan kebijakan pembaruan pengelolaan PUP dengan melakukan updating kebijakan teknis terkini dan sinkronisasi dengan dinamika perubahan tata organisasi baik di pusat maupun di daerah. Upaya ini diharapkan mendukung pengelolaan PUP menjadi lebih optimal dan bernilai penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: Petak Ukur Permanen (PUP)
  topic: keywords
subject: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
  topic: keywords
subject: pengaturan hasil
  topic: keywords
subject: pertumbuhan hutan
  topic: keywords
subject: riap tegakan
  topic: keywords
creator: Farida Herry Susanty
creator: Gun Gun Hidayat
creator: Indiyah Hudiyani
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 73
ending page: 79
doi: 10.37145/jak.v10i1.928

Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19
type: item
description: Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan e-government dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pada e-government, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis sudah didukung dengan teknologi tanda tangan elektronik (TTE). Dari sisi regulasi, TTE telah memiliki kekuatan hukum sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penggunaan TTE saat itu belum dirasa penting sampai pada saat datangnya pandemic Covid-19. Penggunaan TTE meningkat signifikan seiring dengan kebijakan work from home (WFH). Regulasi dalam bentuk Undang-undang dan aturan turunannya sudah ada, namun belum adanya aturan yang memaksa penggunaan TTE menjadi kendala dalam penerapan TTE di sektor publik. Kendala kedua adalah masih sedikitnya penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di Indonesia menyebabkan belum meratanya pengguna TTE di Indonesia. Isu kepercayaan dan budaya kerja masyarakat pada umumnya yang lebih percaya tanda tangan konvensional juga berkontribusi pada terhambatnya penerapan TTE.
subject: Articles
  topic: section
subject: tanda tangan elektronik
  topic: keywords
subject: pandemi Covid-19
  topic: keywords
creator: Dhoni Kurniawan
creator: Ratih Mumpuni Arti
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-11-04
publication date: 2021-11-04
starting page: 106
ending page: 109
doi: 10.37145/871h7334

Strategi Produktivitas Penyuluhan Perikanan pada Masa Pandemi
type: item
description: Penyuluh Perikanan bekerja di lapangan, melakukan kegiatan pendampingan pelaku utama Kelautan dan Perikanan. Tugas tersebut menuntut Penyuluh Perikanan bertemu dengan banyak orang dan memerlukan mobilitas tinggi. Di sisi lain, sejak Maret 2020 sampai saat ini Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pemerintah dan sebagian Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN. Akibat pandemi, kebijakan PPKM dan WFH membuat gerak Penyuluh Perikanan terbatas, target IKU banyak yang tidak tercapai, sehingga capaian kinerja Penyuluh Perikanan menurun. Contohnya, kinerja Penyuluh Perikanan tahun 2020 di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat sejumlah 104 orang (51%) berkinerja cukup bahkan kurang. Tulisan ini merupakan strategi bagi Penyuluh Perikanan agar tetap produktif di masa pandemi. Strategi yang digunakan adalah penyuluhan secara tak langsung melalui pemanfaatan TI seperti medsos Whatsapp, Telegram, Youtube, Facebook, dan aplikasi pertemuan Zoom. Materi penyuluhan dibuat jelas dan singkat agar dapat dikirim melalui medsos.
subject: Articles
  topic: section
subject: kinerja penyuluh perikanan
  topic: keywords
creator: Cece Sudrajat
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-11-04
publication date: 2021-11-04
starting page: 99
ending page: 105
doi: 10.37145/vtxzyr77

Kebijakan Work From Home Era Covid-19: Kasus Kabupaten Badung
type: item
description: Pandemi Covid-19 mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru. Dalam sistem kerja baru ini ASN dapat bekerja di kantor maupun di rumah (work from home/WFH) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota. Dalam implementasinya, kebijakan WFH memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sebagian ASN menilai WFH sebagai peluang untuk bekerja secara lebih fleksibel serta bisa lebih dekat dengan keluarga, namun disisi lain ASN justru semakin tidak produktif selama penerapan WFH. Hal ini terjadi karena tidak semua pegawai memiliki fasilitas penunjang yang memadai untuk melakukan WFH dan tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Supaya pelaksaan WFH efektif, setiap ASN diwajibkan menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja. Setiap ASN juga diharuskan membuat laporan hasil kerja secara berkala, yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja.
subject: Articles
  topic: section
subject: Covid-19
  topic: keywords
subject: work from home (WFH)
  topic: keywords
subject: Kabupaten Badung
  topic: keywords
creator: Made Agus Sugianto
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-11-04
publication date: 2021-11-04
starting page: 87
ending page: 98
doi: 10.37145/cq3dsd29

Strategi Kebijakan Penanganan Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Propinsi Jawa Barat
type: item
description: Strategi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa barat menjadi isu yang relevan dan krusial saat ini. Mengingat Jawa barat sebagai kontributor terbesar dari sisi ekspor dari Januari – Desember 2020 yaitu sebesar 16.28%. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif ekplanatif dengan sumber data studi literatur, laporan mingguan komite penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Jawa Barat, notulensi rapat, dan media daring yang kredibel. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi daerah Propinsi Jawa Barat. Beberapa strategi kebijakan dari hasil kajian diantaranya regulasi yang secara afirmatif mendukung dan menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Propinsi Jawa Barat yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, serta adanya program percepatan penanganan Covid-19 yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat di tahun 2021 guna makin mempercepat proses penanganan Covid-19. Beberapa program kebijakan dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 yakni program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) dengan rencana lokasi implementasi di 100 puskesmas di 12 Kabupaten/Kota dan program petani milenial. Strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi menggunakan model pentahelik merupakan strategi unggulan yang dilakukan pemerintah Jawa Barat berbasis kolaborasi, koordinasi dan hubungan interaksi antar aktor kebijakan. Model pentahelik didukung oleh temuan baru dalan kajian ini yakni kepemimpinan yang aspiratif dan dari unsur kelembagaan dengan dibentuknya Satgas Covid di tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Barat.
subject: Articles
  topic: section
subject: strategi
  topic: keywords
subject: kebijakan
  topic: keywords
subject: penanganan Covid-19
  topic: keywords
subject: pemulihan ekonomi
  topic: keywords
subject: Propinsi Jawa Barat
  topic: keywords
creator: Lia Fitrianingrum
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-11-04
publication date: 2021-11-04
starting page: 71
ending page: 86
doi: 10.37145/4685gm77

Efektivitas Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Selama Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sektor PUPR
type: item
description: Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan tata kerja dan perilaku, khususnya bagi pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana semula diselenggarakan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual. Dengan metode deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan kegiatan secara virtual yang diukur berdasarkan partisipasi stakeholders ataupun peserta, meliputi kehadiran dan tanggapan peserta kegiatan. Data diperoleh dari sejumlah 14 (empat belas) kegiatan yang mewakili sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik yang diselenggarakan sebelum maupun selama masa pandemi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan secara virtual dinilai efektif dibuktikan dengan peningkatan partisipasi kehadiran peserta dan penyampaian Surat Pernyataan Minat Badan Usaha terhadap proyek KPBU.
subject: Articles
  topic: section
subject: Efektivitas
  topic: keywords
subject: Partisipasi Stakeholders
  topic: keywords
subject: Pertemuan Daring
  topic: keywords
creator: Kingkin Fitoriani
creator: Regina Yuliani
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-11-04
publication date: 2021-11-04
starting page: 61
ending page: 70
doi: 10.37145/0nnrwk41

Urgensi Kebijakan Penurunan Harga Gas di Kawasan Industri dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19
type: item
description: Pengembangan kawasan industri saat ini menghadapi tantangan yang berat pada masa pandemi Covid-19, dimana tingkat utilisasi dan produktivitas perusahaan industri di dalam kawasan industri mengalami penurunan cukup signifikan. Oleh karena itu, dalam upaya pemulihan aktivitas usaha industri di kawasan industri diperlukan penyesuaian beberapa kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak perusahaan industri dalam meningkatkan prokduktivitas dan daya saingnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran salah satu hasil kajian kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis pengaruh sensitivitas perubahan harga gas terhadap biaya produksi perusahaan industri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa harga gas di kawasan industri masih tinggi yaitu masih diatas USD 8/MMBTU dan apabila harga gas diturunkan menjadi USD 6/MMBTU, maka akan memberikan pengaruh sebesar 3,65% terhadap penurunan biaya produksi perusahaan industri di kawasan industri. Oleh karena, itu kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri sangat penting untuk segera ditetapkan. Selain untuk membantu industri dalam meningkatkan utilitas dan produktivitasnya, juga sekaligus membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kebijakan
  topic: keywords
subject: Harga Gas
  topic: keywords
subject: Kawasan Industri
  topic: keywords
subject: Pandemi Covid-19
  topic: keywords
creator: Winardi
creator: Syahresmita
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-11-04
publication date: 2021-11-04
starting page: 50
ending page: 60
doi: 10.37145/ys3kbh73

Kondisi Ruang Siber Selama Pandemi Covid-19 dan Upaya Mengembangkan Kebijakan Publik di Indonesia
type: item
description: Artikel ini membahas tentang kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19 dan upaya mengembangkan kebijakan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menelusuri secara kritis kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Hasil penelitian menemukan target serangan, jenis serangan, dan respon beberapa negara terhadap kondisi ruang siber. Selama pandemi Covid-19, Indonesia telah mengeluarkan beberapa rilis atau kebijakan publiknya dalam mendeteksi, mencegah, mengedukasi, dan mengatasi beberapa insiden selama pandemi Covid-19. Untuk mengembangkan kebijakan publik yang unggul sebagai respon atas meningkatnya serangan siber selama pandemi direkomendasikan Indonesia perlu menetapkan strategi keamanan siber sebagai pondasi perumusan kebijakan publik, BSSN perlu mengoptimalkan ways-nya yaitu “memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan siber” kepada Lembaga yang memiliki kewenangan dalam 5 (lima) mandat keamanan siber nasional (five mandates national cybersecurity) sehingga dapat bersama-sama merespon serangan siber selama pandemi covid-19, serta BSSN perlu menentukan Jenis, model dan metode perumusan kebijakan publik secara tepat untuk mempermulus tersusunnya kebijakan dan mendapatkan dukungan dengan memperhatikan prinsip dasar kebijakan keamanan siber.
subject: Articles
  topic: section
subject: Covid-19
  topic: keywords
subject: Kebijakan Publik
  topic: keywords
subject: Keamanan Siber
  topic: keywords
subject: Kebijakan Keamanan Siber
  topic: keywords
creator: Irwansyah
creator: Riant Nugroho
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-11-04
publication date: 2021-11-04
starting page: 27
ending page: 49
doi: 10.37145/3r0gtz32

Tantangan Pemerintah dalam Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19
type: item
description: Pemerintah daerah terus berusaha untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Ada beberapa tantangan untuk pemerintah terkait hal ini. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana pelayanan publik di masa pandemi, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait ini, dan bagaimana cara pemerintah menjawab tantangan tersebut. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembatsan pelayanan publik di masa pandemi. Kesimpulannya adalah tantangan untuk pemerintah diantaranya yaitu: keterbatasan anggaran, pengaturan layanan online, kecepatan layanan, dan perilaku pemberi dan penerima layanan. Untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir malpraktik pada pelayanan publik di masa pandemi yaitu : Kepastian hukum, penguatan kapasitas aparatur, mempersiapkan penggunaan teknologi, menyiapkan anggaran khusus dan penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap segala kemungkinan munculnya tantangan dan paradigma baru yang mengiringi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi ini.
subject: Articles
  topic: section
subject: Tantangan
  topic: keywords
subject: Pembatasan Pelayanan Publik
  topic: keywords
subject: Masa Pandemi Covid-19
  topic: keywords
creator: Atiqa Azza El Darman
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-11-04
publication date: 2021-11-04
starting page: 15
ending page: 26
doi: 10.37145/td45b698

Tiga Pelajaran Kritis Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Bagi Kebijakan: Perspektif Global
type: item
description: Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pelajaran global apa yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19 dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan statistik yang relevan. Dari dimensi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadi peluang untuk menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktek agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zonosis baru. Ekososialisme ditawarkan sebagai paradigma baru dari aktivitas ekonomi yang melakukan pendekatan yang lebih adil dan harmonis terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.
subject: Articles
  topic: section
subject: pandemi Covid-19
  topic: keywords
subject: demokrasi
  topic: keywords
subject: pekerja esensial
  topic: keywords
subject: ekososialisme
  topic: keywords
creator: Antonius Galih Prasetyo
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-11-04
publication date: 2021-11-04
starting page: 1
ending page: 14
doi: 10.37145/ek1kwd06

Pembangunan Infrastruktur Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Boyolali: Perspektif Welfare State
type: item
description: Policy brief ini menganalisis kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Boyolali dalam perspektif welfare state dengan menyoroti hubungan antara aksesibilitas wisata dan kesejahteraan masyarakat. Kajian berfokus pada Cepogo Cheese Park, Wisata Edukasi Religi Qolbu, dan Waduk Cengklik sebagai representasi tata kelola swasta, pemerintah, dan kolaboratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung mendorong kenaikan kunjungan wisata serta aktivitas ekonomi lokal, termasuk UMKM, kuliner, homestay, dan sektor informal. Secara makro, tingkat kemiskinan menurun dari 9,63% pada 2024 menjadi 8,71% pada 2025 disertai perbaikan indikator kedalaman kemiskinan. Namun, pemerataan manfaat dan potensi konsentrasi keuntungan pada investor besar masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan pariwisata perlu memperkuat regulasi kemitraan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola berkelanjutan agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan negara kesejahteraan.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: infrastruktur pariwisata
  topic: keywords
subject: aksesibilitas
  topic: keywords
subject: kesejahteraan masyarakat
  topic: keywords
subject: kebijakan publik
  topic: keywords
subject: negara kesejahteraan
  topic: keywords
creator: Fikri Wahiddinsyah
creator: Daffa Fakhri Maulana
creator: Yahya Yusron Naufal
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 33
ending page: 40
doi: 10.37145/jak.v10i1.911

Integrasi Ekoliterasi untuk Penguatan Kewarganegaraan Ekologis dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Krisis Iklim
type: item
description: Krisis iklim menempatkan persoalan ekologis sebagai isu multidimensional yang berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Peningkatan suhu, intensitas hujan ekstrem, dan kenaikan muka air laut menunjukkan urgensi respons kebijakan yang tidak hanya teknis, tetapi juga transformatif. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap keberlanjutan. Namun, analisis menunjukkan bahwa ekoliterasi masih bersifat tematik dan belum terintegrasi secara sistemik dalam regulasi, kurikulum, maupun asesmen nasional. Implementasi di sekolah menghadapi fragmentasi pembelajaran, ketergantungan pada inisiatif sekolah, keterbatasan kapasitas guru, serta ketiadaan indikator evaluasi. Policy brief ini menganalisis posisi ekoliterasi dalam sistem pendidikan nasional dan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa penetapan ekoliterasi sebagai kompetensi lintas jenjang, integrasi kurikulum interdisipliner, penguatan kapasitas guru, pengembangan asesmen, dan sinergi program sekolah. Integrasi sistemik diperlukan untuk memperkuat kewarganegaraan ekologis yang reflektif dan berkelanjutan.
subject: Policy Brief
  topic: section
subject: ekoliterasi
  topic: keywords
subject: kewarganegaraan ekologis
  topic: keywords
subject: kebijakan pendidikan
  topic: keywords
subject: krisis iklim
  topic: keywords
subject: pendidikan berkelanjutan
  topic: keywords
creator: Daffa Fakhri Maulana
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2026-07-07
publication date: 2026-07-07
starting page: 13
ending page: 19
doi: 10.37145/jak.v10i1.906

QUO VADIS POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA
type: item
description: Pandemi COVID-19 secara nyata juga menjadi ancaman bagi 74.961 Desa di Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana implementasi dan dampak kebijakan posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur melalui regulasi, buku, jurnal, dokumen, serta berita dari media online yang kredibel. Tulisan ini menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek belum optimalnya fungsi Posko Desa dan peran stakeholders desa secara menyeluruh. Maka dari itu, rekomendasi untuk implementasi kebijakan Penanganan COVID-19 di Desa kedepannya yakni meliputi optimalisasi fungsi posko desa sebagai pencegahan, pembinaan, dan pendukung penanganan COVID-19; optimalisasi sosialisasi kebijakan; mengembangkan sistem informasi penanganan COVID-19 di Desa; dan Optimalisasi Peran LKD dalam pelaksanaan Posko Desa.
subject: Articles
  topic: section
subject: Implementasi Kebijakan
  topic: keywords
subject: Posko Desa
  topic: keywords
subject: COVID-19
  topic: keywords
creator: Isti Khoriana Karim
creator: Redo Frandika
creator: Sulung Satriyo Irkham Pambudi
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-12-22
publication date: 2021-12-22
starting page: 203
ending page: 210
doi: 10.37145/7j73v802

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI JAWA BARAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
type: item
description: Perempuan masuk kelompok rentan dan merupakan kelompok terdampak terbesar dari pandemi Covid-19. Kerentanan perempuan pada masa pandemi juga berkaitan dengan akibat menurunnya pendapatan rumah tangga, baik karena pemotongan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan. Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam rumah tangga akan meningkat. Perempuan akan menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan, yang sering kali menggunakan kesulitan finansial sebagai alasan di balik kekerasan yang dilakukan. Perempuan di Jawa Barat termasuk kelompok rentan dan memerlukan dukungan sosial dalam bentuk kegiatan Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemampuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sekoper Cinta adalah salah satu kegiatan pemberdayaan perempuan di Jawa Barat yang dapat dijadikan contoh untuk tingkat nasional. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.
subject: Articles
  topic: section
creator: Nani Rohaeni
creator: Siti Annisa Silvia Rosa
creator: Ikeu Kania
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-12-22
publication date: 2021-12-22
starting page: 197
ending page: 202
doi: 10.37145/z14mry86

SINGLE PARENT AKIBAT PANDEMI COVID-19: URGENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PELATIHAN PARENTING
type: item
description: Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal dan bertambahnya jumlah laki-laki yang juga berperan sebagai ibu akibat istrinya wafat terpapar Covid-19. Kondisi tersebut, yang akhirnya memunculkan single parent baru, tidak dapat diabaikan jika merupakan keluarga pra sejahtera dan memiliki anak yang berusia di bawah umur. Solusi nyata sangat diperlukan demi kelangsungan hidupnya. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, dan masyarakat perlu bersinergi dalam pendataan, pemberian bantuan, pendampingan bagi keluarga pra sejahtera tersebut dengan tidak melupakan pengawasan dan evaluasi.
subject: Articles
  topic: section
subject: pemberdayaan ekonomi
  topic: keywords
subject: pengasuhan anak
  topic: keywords
subject: Covid-19
  topic: keywords
subject: keluarga pra sejahtera
  topic: keywords
creator: Vani Pravita Yuliani
creator: Gine Tendriana
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-12-22
publication date: 2021-12-22
starting page: 191
ending page: 196
doi: 10.37145/kjycsq05

AKSELERASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19
type: item
description: Keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi masalah yang krusial, bila nakes sebagai garda terdepan kesejahteraannya terabaikan maka berimplikasi pada buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia yang berdampak semakin lamanya pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 ini. Untuk itu, perlu dicarikan solusi mengatasi keterlambatan pembayaran insentif nakes Covid-19. Analisis kebijakan yang dilakukan menggunakan metode grid analysis. Alternatif kebijakan yang dihasilkan antara lain: a) Memperjelas aturan batas waktu pencairan insentif melalui edaran bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan, b) Memberikan pendampingan rutin dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penginputan data ke aplikasi insentif Covid-19, c) Menambah jumlah petugas penginputan data ke aplikasi dan memberikan reward yang sesuai.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pembayaran
  topic: keywords
subject: Insentif
  topic: keywords
subject: Tenaga Kesehatan
  topic: keywords
creator: Arvina Silalahi
creator: Andhi Kurniawan
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-12-22
publication date: 2021-12-22
starting page: 183
ending page: 190
doi: 10.37145/5ct1b680

PELATIHAN KEPEMIMPINAN SMART GOVERNANCE: ADAPTASI ERA VUCA
type: item
description: Untuk mewujudkan tuntutan smart ASN dan smart governance beradaptasi dengan VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity), sesuai dengan arah perubahan pengembangan kompetensi yaitu dari analog ke digital, pedagogy ke heutagogy dan training ke learning maka dibutuhkan perubahan fundamental dalam Pelatihan Kepemimpinan. Perubahan ini mencakup pada penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan melalui strategi pembelajaran, target kompetensi dan substansi pelatihan. Penggalian data dan informasi dilakukan untuk melihat pada kebutuhan kompetensi dan format pelatihan yang sesuai dalam menjawab tantangan tuntutan perubahan lingkungan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Smart ASN
  topic: keywords
subject: Smart Governance
  topic: keywords
subject: pengembangan kompetensi
  topic: keywords
subject: transformasi digital
  topic: keywords
creator: Fauziah Mukhlisah
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-12-22
publication date: 2021-12-22
starting page: 163
ending page: 182
doi: 10.37145/kfkytx24

KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA PADA ERA PANDEMI COVID-19
type: item
description: Saat ini terjadi pergeseran (shifting) yang mempengaruhi dinamika pariwisata di Indonesia, yaitu terjadinya Pandemi Covid 19 yang berdampak pada perubahan drastis multi-sektoral dan multi-dimensional, dan lahirnya Undang Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Tantangan pembangunan ke depan semakin menuntut berbagai terobosan yang dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan riil dalam rangka mencapai daya saing destinasi yang kompetitif. Dalam konteks regulasi, berbagai kelemahan berupa tumpang-tindih dan miskoordinasi melalui UU Cipta Kerja dan review Undang-undang Kepariwisataan diharapkan dapat menjadi jawaban penyelesaiannya. Namun di sisi lain, aspek pengelolaan melalui kolaborasi lintas sektor yang masih ditemui berbagai kendala perlu pula menjadi perhatian. Di masa lalu, para aktor yang memiliki berbagai kewenangan kurang berjalan sinergis dan kadang justru cenderung mengedepankan ego sektornya. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu melakukan kebijakan pembenahan (revamping) dengan merekontektualisasi strategi pengembangan destinasi pariwisata melalui pemanfaatan suatu instrumen pengelolaan dan tatakelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan, bertanggungjawab, berkeadilan buat masyarakat setempat. Instrumen pengelolaan dan tata kelola destinasi dimaksud adalah konsep Destination Management Organization (DMO) dan Destination Governance (DG). Platform DMO-DG diharapkan dapat memberikan suatu solusi dalam rangka mencerahkan dan menyalakan kembali pariwisata di daerah (reignite tourism). Berdasarkan pembelajaran pengelolaan destinasi yang baik, maka konsep Destination Management Organization (DMO) & Destination Governance (DG) dapat semakin berperan dalam memperkuat daya saing destinasi pariwisata, khususnya di masa adaptasi baru. Selanjutnya dapat diterapkan pada pengembangan destinasi nasional pada 5 (lima) destinasi prioritas, yaitu kawasan Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Ba…
subject: Articles
  topic: section
subject: Instrumen DMO-DG
  topic: keywords
subject: Destination Management System
  topic: keywords
subject: Model Destination Development Strategy
  topic: keywords
creator: Torang Nasution
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-12-22
publication date: 2021-12-22
starting page: 146
ending page: 162
doi: 10.37145/s6m3yw98

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI ERA PANDEMI
type: item
description: Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Widyaiswara sebagai pengganti Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan terbaru mengenai penyelenggaraan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan widyaiswara mengacu kepada teori implementasi kebijakan Edward III, terutama pada saat pandemi Covid-19 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi sebagai komponen yang relevan dalam mengukur implementasi kebijakan Uji Kompetensi Widyaiswara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literature review yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi, serta melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan uji kompetensi sudah dilakukan dengan baik, namun beberapa hal harus diperbaiki yaitu dalam komunikasi penyampaian isi kebijakan kepada pemangku kepentingan, dan peningkatan sumber daya terutama ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan uji kompetensi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Implementasi Kebijakan
  topic: keywords
subject: Uji Kompetensi
  topic: keywords
subject: Widyaiswara
  topic: keywords
creator: Siti Tunsiah
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Analis Kebijakan
date: 2021-12-22
publication date: 2021-12-22
starting page: 129
ending page: 145
doi: 10.37145/9vevdf90