Pembangunan Infrastruktur Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Boyolali: Perspektif Welfare State

Authors

DOI:

https://doi.org/10.37145/jak.v10i1.911

Keywords:

infrastruktur pariwisata, aksesibilitas, kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik, negara kesejahteraan

Abstract

Policy brief ini menganalisis kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Boyolali dalam perspektif welfare state dengan menyoroti hubungan antara aksesibilitas wisata dan kesejahteraan masyarakat. Kajian berfokus pada Cepogo Cheese Park, Wisata Edukasi Religi Qolbu, dan Waduk Cengklik sebagai representasi tata kelola swasta, pemerintah, dan kolaboratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung mendorong kenaikan kunjungan wisata serta aktivitas ekonomi lokal, termasuk UMKM, kuliner, homestay, dan sektor informal. Secara makro, tingkat kemiskinan menurun dari 9,63% pada 2024 menjadi 8,71% pada 2025 disertai perbaikan indikator kedalaman kemiskinan. Namun, pemerataan manfaat dan potensi konsentrasi keuntungan pada investor besar masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan pariwisata perlu memperkuat regulasi kemitraan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola berkelanjutan agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan negara kesejahteraan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dunn, W. N. 2018. Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed). Routledge.

Dye, T. R. 2013. Understanding Public Policy (14th edition). Pearson.

Midgley, J. (1999). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. SAGE Publications Ltd, https://doi.org/10.4135/9781446221839.

Espring-Andersen, G. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press.

Butler, R. 2025. Tourism Destination Development: The Tourism Area Life Cycle Model. Tourism Geographies, 27(3–4), 599–607. https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2325932.

Cahyadi, H. S., & Newsome, D. 2021. “The Post COVID-19 Tourism Dilemma for Goeparks in Indonesia. International Journal of Geoheritage and Parks”. 9(1), 199-211. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2021.02.003.

Rhama, B. 2022. Local Communities' and Tourists' Adaptation to Pandemic-Induced Social Disruption: Comparing National Parks and Urban Destinations. International Journal of Disaster Risk Reduction, 84(1), 1-18. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103380.

Suthanaya, P. A., & Suwarsiningsih, R. 2022. Infrastructure Development Strategy Based on The Accessibility to Tourism Location (Case Study Of Bali Province-Indonesia). IOP Publishshing, 1(1), 1-11.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2024. “Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Boyolali 2024”. Laporan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2025. “Statistik Daerah Kabupaten Boyolali 2025”. Laporan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2026. “Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2026”. Laporan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. 2 Desember 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 16 Januari 2009. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Jakarta.

Radio Republik Indonesia. Boyolali Perkuat Ekosistem-Pariwisata Melalui Peluncuran Desa Wisata Terintegrasi-Cepogo. 18 Desember 2025. https://berita.rri.co.id/surakarta/regional/2050816/boyolali-perkuat-ekosistem-pariwisata-melalui-peluncuran-desa-wisata-terintegrasi-cepogo. Akses 27 Februari 2026.

Published

2026-07-07

How to Cite

Pembangunan Infrastruktur Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Boyolali: Perspektif Welfare State. (2026). Jurnal Analis Kebijakan, 10(1), 33-40. https://doi.org/10.37145/jak.v10i1.911