PEMANFAATAN PRESIDENSI INDONESIA DALAM G20 UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DAN DEKARBONISASI INDONESIA 2060

Abstract

Perubahan iklim untuk menjaga kenaikan suhu bumi pada rentang 1,5-2 oC sejak revolusi industri sudah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Semakin penting bagi setiap negara untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pembangunan ekonominya di tengah kondisi saat ini di mana suhu bumi rata-rata sudah mencapai 1,1oC dari tahun acuan. Potensi tutupan hutan dan laut yang luas serta masyarakat yang sebagian besar berpencaharian di sektor pertanian dapat menjadi peluang Indonesia untuk mengajukan ekonomi hijau dalam memitigasi bersama dampak dari perubahan iklim tersebut. Terdapat empat teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut, yaitu ekonomi valuasi perubahan iklim Stern (2006), kutukan sumberdaya alam, pembangunan rendah karbon, dan SDG’s 2030. Indonesia sebagai presidensi G20 di tahun 2022 ini dapat dimanfaatkan untuk menyepakati upaya bersama di antara negara-negara G20 dalam pembangunan ekonomi hijau dan dekarbonisasi/ pembangunan nol emisi yang sudah ditargetkan dunia pada tahun 2050 atau 2060. Hal tersebut bersesuaian dengan tema yang diusung dalam G20 tahun 2022 ini yaitu kesatuan sistem kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Desain riset menggunakan teknik purposive sampling dan review literatur. Metode yang digunakan dalam menyusun rekomendasi kebijakan ini adalah wawancara mendalam dengan pakar, diskusi kelompok terfokus dan rapat koordinasi yang dinarasikan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan Indonesia perlu terlibat secara aktif dalam perdagangan karbon dunia melalui implementasi Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan peraturan lainnya yang terkait. Pembangunan rendah karbon melalui perdagangan karbon berbasis praktik pertanian ramah lingkungan diharapkan dapat menjadi keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara ringkas, pemanfaatan skema perdagangan karbon yang ada baik cap and trade, clean development mechanism, dan REDD+ yang didukung dengan kebijakan penerapan pajak karbon dapat dilakukan secara sinergi dengan praktik pertanian modern berwawasan lingkungan, melibatkan masyarakat melalui kemitraan, dan praktik agroforestri.