PRESIDENSI G20 INDONESIA SEBAGAI MOMENTUM PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DOI:
https://doi.org/10.37145/mjw59e78Keywords:
G20, pelayanan publik, integrasiAbstract
Presidensi G20 di Indonesia yang mengusung 3 (tiga) prioritas isu yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan telah memberikan kesempatan besar dalam mengembangkan pola kebijakan yang lebih aktual. Bersamaan dengan momentum G20, penting bagi Indonesia untuk melakukan inovasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan yang semula bersifat tradisional perlu mengalami perubahan menjadi kebijakan yang berbasis data (data driven policy making) agar dapat menjadi akselerasi bagi masyarakat. Artikel ini menggambarkan bagaimana Presidensi G20 menjadi titik balik dalam pola pengambilan kebijakan pelayanan publik di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan kebijakan pelayanan publik terintegrasi yang berbasis data dengan melakukan kolaboratif antara Kementerian PANRB dengan stakeholder terkait sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Downloads
References
Aronson, Jay Richard. 1985. Public Finance. Singapore: McGraw-Hill Co.
Deguchi A, et.al., 2020, What Is Society 5.0, Singapore: Springer.
Slaughter, Steven, 2019, The Power of The G20: The Politics of Legitimacy in Global Governance, London: Routledge.
World Economic Forum, 2020, Data Free Flow with Trust (DFFT): Path Toward Free and Trusted Data Flow. Geneva: WEF.
World Development Report, 2021, Data for Better Lives, Washington: World Bank.
Alvela Salsabilah Putri. 2020. “G20:Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia”. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 13 No. 1., e-ISSN: 2715-1565. Universitas Airlangga.
Astuti, Wiwiek R. D., Laode Muhammad Fathun, “Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Pemerintahan Joko Widodo”, Journal of International Studies, Vol 5, No 1, November 2020 (47-68).
Brown, A., Fishenden, J., Thompson, M., & Venters, W. 2017. “Appraising the Impact and Role of Platform Models and Government as A Platform (GaaP) in UK”. Government Information Quarterly, Volume 34, Issue 2. 34(2), 167–182
Matheus, Richardo, et.al. 2018. “Data Science Empowering The Public: Data-driven Dashboards for Transparent and Accountable Decision-making in Smart Cities”. Government Information Quarterly. Volume 37, Issue 3, July 2020.
Kirton J.J., Warren B., “G20 Governance of Digitalization.” International Organisations Research Journal, vol. 13, no 2, pp. 16–41.
Ni Ketut Riani. 2021. “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik.”Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. I, No. 11. 2443-2451, ISSN. 2722-9475. Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram.
Aaronson, Susan. et.al. 2021. Action to Make “Data Free Flow with Trust” Operational in Practice”. Policy Brief G20 Italy.
Amy. Y. S. Rahayu. 2021. “Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Mal Pelayanan Publik.”Laporan Akhir. Universitas Indonesia.
Deputi Bidang Pelayanan Publik. 2022. “Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional 2021.” Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Diah Natalisa. 2022. “Nilai Indeks Pelayanan Publik Nasional Tahun 2018 s.d 2020.” Presentasi Laporan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB: Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Tanggal 8 Maret 2022. Jakarta: Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.
Keputusan Menteri PANRB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 18 Juli 2009. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222. Jakarta.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573. Jakarta.
Bank Indonesia. Presidensi G20 Indonesia 2022. https://www.bi.go.id/id/g20/default.aspx. Akses 22 Juli 2022.
G20pedia. Informasi Presidensi G20 Indonesia. 2022. https://linktr.ee/g20pedia.Akses 30 Maret 2022.
Kominfo. Punya Posisi Strategis, Menkominfo: Presidensi G20 Perkuat Agenda Transformasi Digital. 22 November 2021. https://kominfo.go.id/content/detail/38264/siaran-pers-no-408hmkominfo112021-tentang-punya-posisi-strategis-menkominfo-presidensi-g20-perkuat-agenda-transformasi-digital/0/siaran_pers. Akses 31 Maret 2022.
Republika. Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Integrasi Data untuk Ekonomi. 14 September 2021. https://www.republika.co.id/berita/qzfe6e320/sri-mulyani-tekankan-pentingnya-integrasi-data-untuk-ekonomi. Akses 31 Maret 2022.
Sindonews. E-Government Terhambat Budaya Rendahnya Berbagi Data dan Informasi. 21 Maret 2018. https://nasional.sindonews.com/berita/1291357/15/e-government-terhambat-budaya-rendahnya-berbagi-data-informasi#:~:text=Setidaknya%20terdapat%20tiga%20kendala%20yang,belum%20menjangkau%20seluruh%20instansi%20pemerintah. Akses 30 Maret 2022.
Wartakota. Hasil Pertemuan DEWG Presidensi G20 Tahun 2022, Menkominfo: Jadi Building Block Beragam Isu Digital. https://wartakota.tribunnews.com/2022/03/29/hasil-pertemuan-dewg-presidensi-g20-tahun-2022-menkominfo-jadi-building-block-beragam-isu-digital?page=2. Akses 31 Maret 2021.
Katadata, Indeks Literasi Digital Indonesia Masuk Kategori Sedang pada 2021 , https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/indeks-literasi-digital-indonesia-masuk-kategori-sedang-pada-2021.
The Global Economy, Goverment Effectiveness Country Rankings, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/ Akses pada 20 Juli 2022
