CARUT MARUT PERIZINAN TAMBANG PASIR DI INDONESIA

Abstract

Penambangan pasir dan batuan di Indonesia memberikan daya tarik bagi masyarakat karena dapat menghasilkan keuntungan secara instan (cash and carry), hal ini didukung dengan posisi Indonesia di lingkaran api pasifik dan tingginya permintaan pasir untuk proyek pembangunan. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan dukungan pengelolaan yang mumpuni, terlihat dari problematika perizinan yang menyertai yakni regulasi perizinan pertambangan pasir masih memerlukan waktu dan biaya yang banyak, kurangnya koordinasi antar instansi baik tingkat pusat dan daerah dalam kesatuan data, pengawasan dan penegakan hukum serta penyalahgunaan izin yang tidak sesuai peruntukan. Berdasarkan Grid Analysis, rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut antara lain melakukan koordinasi dan kemitraan sinergis antar instansi, Aparat Penegak Hukum, pemberdayaan masyarakat dan NGO. Sinergi tersebut dapat berupa koordinasi dalam kesatuan data pertambangan; penguatan kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan melalui peningkatan jumlah dan skills personil; keterlibatan masyarakat dalam penerbitan izin terkait penambangan pasir; penyuluhan, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha tambang pasir; serta pemberian edukasi pengelolaan pertambangan pasir.