MENGGALI PERAN PARALEGAL: SOLUSI KEBIJAKAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Abstract

Tingginya tingkat penerima bantuan hukum menjadikan peran paralegal semakin penting, karena melalui hadirnya paralegal ini dapat meningkatkan akses masyarakat akan bantuan hukum. Nyatanya implementasi aturan terkait paralegal dalam pemberian bantuan hukum belum memberikan kepastian peran paralegal itu sendiri. Dokumen ini menganalisis kebijakan paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Analisis mencakup permasalahan kebijakan seperti kurangnya pengakuan terhadap paralegal, distribusi paralegal di daerah tidak merata, terdapat gap antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, kompetensi dan pelatihan paralegal, dan keterbatasan anggaran pelatihan paralegal. Hasil analisis kebijakan ini adalah peraturan yang ada belum mengakomodir peran paralegal dalam bantuan hukum nonlitigasi, dan kebijakan terkait paralegal juga belum mendukung untuk peningkatan kompetensi dan pelatihan paralegal. Rekomendasi yang dihasilkan melakukan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum untuk memperkuat peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.