Reformulasi Hasil Kerja Analis Kebijakan Secara Institusional
DOI:
https://doi.org/10.37145/454z0g28Keywords:
Penilaian Kinerja, Hasil Kerja, Analis Kebijakan Atasan Langsung, Buku PedomanAbstract
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 menggunakan mekanisme penilaian yang bersifat one fits for all. Artinya untuk semua Jabatan Fungsional (JF) mekanisme penilaiannya menggunakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP), padahal ada karakteristik pekerjaan yang berbeda untuk masing-masing JF. Selain itu, kontrol kualitas hasil output pekerjaan tidak lagi berada pada Instansi Pembina JF namun sepenuhnya berada ditangan Pejabat Penilai Kinerja (Atasan Langsung) dari pejabat fungsional tersebut. Hal ini berimplikasi terhadap kualitas hasil kerja pejabat fungsional, pembagian kerja dan penilaian kinerja pejabat fungsional akibatnya akan muncul kecemburuan sosial dan gejolak di dalam organisasi.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina dapat membuat sebuah Buku Pedoman Hasil Kerja Minimal Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Buku pedoman ini diharapkan dapat secara efektif memberikan gambaran bagi atasan langsung JFAK dalam mendistribusikan pekerjaan dan juga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penilaian kinerja sekaligus dalam memberikan reward dan punishment terhadap kinerja JFAK. Sedangkan untuk JFAK sendiri, buku pedoman ini nantinya dapat dijadikan pegangan dalam menyusun SKP setiap tahunnya sekaligus dalam rangka peningkatan kualitas hasil kerja JFAK.
Downloads
References
Amstrong, Anderson, dan C. Gordon. (1994). Managing Performance Appraisal System. Oxford: Blackwell Publisher.
Tunsiah, Siti. (2023). Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Pada Instansi Pemerintah. Jurnal Kewidyaiswaraan, Vol. 8, No. 1 (2023), 38–44.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 6 Januari 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Jakarta.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. 3 Februari 2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155. Jakarta.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. 10 Februari 2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181. Jakarta.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. 27 Juni 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494. Jakarta.
Laporan Hasil Utilisasi JFAK Tahun 2023. LAN, 2023.
Laporan Hasil Monitoring Hotline SEDULUR PUSAKA Tahun 2020–2023.
