Optimalisasi Peran Analis Kebijakan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kebijakan di Kabupaten Belitung Timur
DOI:
https://doi.org/10.37145/2f6df304Keywords:
Analis Kebijakan, Kualitas Analisis Kebijakan, KompetensiAbstract
Kualitas analisis kebijakan sangat penting untuk proses pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien. Namun, di Kabupaten Belitung Timur terdapat ketidakseimbangan dalam pengembangan kompetensi analis kebijakan, di mana sebagian besar belum mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan kurangnya standardisasi kompetensi para analis kebijakan, sulitnya menilai kekurangan kompetensi, dan potensi pengambilan kebijakan yang kurang berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan peran analis kebijakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan di tingkat daerah beserta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hal tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif grounded dan non-interaktif. Pengembangan kompetensi analis kebijakan, penguatan kolaborasi antarinstansi, dukungan Pemerintah Daerah baik secara finansial, infrastruktur, maupun dorongan moral, serta kemauan dan kesadaran para analis kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial-politik dan perubahan yang terjadi diperlukan untuk mengoptimalkan peran analis kebijakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan di Kabupaten Belitung Timur. Penguatan kolaborasi antarjabatan dan perangkat daerah juga penting untuk meningkatkan kualitas analisis dan kompetensi tim kerja.
Downloads
References
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
Kristiana, A., Mancer, A., Apriliyanti, I., & Askar, M. (2021). Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Jakarta: Pusat Pembinaan Analis Kebijakan.
Mardiyanta, A. (2023). Memahami Kebijakan Publik: Perspektif Teori, Perkembangan, dan Diskursus. Surabaya: Graha Ilmu.
Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Lampung: Aura.
Satispi, E., Gandini, D., & Rahman, A. (2021). Analis Kebijakan Publik Teori dan Praktek Kebijakan. Jakarta: UM Jakarta Press.
Fuad, Z. M. (2017). Peran Peneliti dan Analis Kebijakan Dalam Pembentukan Prolegnas dan RUU di Setjen DPD RI. Jurnal Wacana Kinerja, 33-49.
Nurron, O. M. (2020). Breaking the Communication Barrier: Peran Analis Kebijakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal of Scientific Communication, 109-118.
Wibowo, W. (2020). Hubungan Peneliti dan Analis Kebijakan Dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 75-90.
Wesman, D. T. (2013). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru, Riau, Indonesia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2013). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. (2023). Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara. Manggar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
Humas dan Kerja Sama. (2024, Januari 16). Persiapkan Instrumen Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, BPHN dan BSK Hukum dan HAM Gelar Diskusi Penilaian Indeks Reformasi Hukum. Retrieved from Badan Pembinaan Hukum Nasional: https://bphn.go.id/berita-kegiatan/persiapkan-instrumen-indeks-reformasi-hukum-tahun-2024-bphn-dan-bsk-hukum-dan-ham-gelar-diskusi-penilaian-indeks-reformasi-hukum
Kanwil Babel. (2023, Juni 15). Indeks Reformasi Hukum. Retrieved from Website Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung: https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/hukum/indeks-reformasi-hukum
Lembaga Administrasi Negara. (2023). Tentang. Retrieved from IKK LAN: https://ikk.lan.go.id/tentang
