Analisis Efektivitas Penempatan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan di Unit Kerja Non Perumus Kebijakan

Abstract

Artikel ini membahas tentang analisis efektivitas penempatan pejabat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) pada unit kerja non perumus kebijakan yang memiliki tugas salah satunya sebagai pelaksana kebijakan. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi, banyak pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional salah satunya JFAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penempatan pejabat fungsional analis kebijakan pada unit kerja non perumus kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan melihat apakah pejabat JFAK dapat memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam menghasilkan produk kegiatan pada jabatan JFAK. Lokus penelitian adalah kelompok JFAK di salah satu instansi pemerintah pusat yang memiliki unit kerja perumus kebijakan dan unit kerja non perumus kebijakan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa lebih banyak JFAK yang ditempatkan di unit non perumus kebijakan, walaupun mereka memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja serta tugas pokok dan fungsi serta produk kegiatan JFAK, namun setengah dari sampel menilai bahwa tugas pokok dan fungsi unit kerjanya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi JFAK. Hal ini mengakibatkan para pejabat JFAK tidak dapat membuat produk kegiatan JFAK. Akibatnya, sebagian besar JFAK tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai JFAK. Maka dapat disimpulkan bahwa penempatan JFAK pada unit kerja non perumus kebijakan tidak efektif, karena JFAK mengalami kesulitan untuk menyusun atau menghasilkan produk kegiatan dan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat JFAK, serta lebih jauh akan berdampak pada karir mereka.