Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Magetan)

Abstract

Artikel ini disusun sebagai respon kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk menyasar perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). Pelaksanaan kebijakan RB Tematik mendorong Pemerintah Daerah untuk berupaya melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan melalui berbagai upaya kegiatan. Rumusan permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu: (1) bagaimana permasalahan pelaksanaan pengentasan kemiskinan di daerah; dan (2) bagaimana strategi yang diambil dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan di daerah. Penulisan artikel ini menggunakan analisis kualitatif dengan data dan informasi yang bersumber dari hasil Focus Group Discussion (FGD), studi literatur, dan wawancara bersama narasumber terkait di lokus. Dapat diidentifikasikan hambatan dalam akselerasi program pengentasan kemiskinan di daerah yaitu: (1) masih banyaknya data kemiskinan yang tidak relevan dengan kondisi sesungguhnya; (2) proses bisnis yang belum terpadu antar perangkat daerah; (3) penentuan program dan kegiatan masih terbelenggu nomenklatur aturan dari instansi pusat yang cenderung kurang fleksibel; (4) pelaksanaan pengentasan kemiskinan belum terukur, terpantau, dan terevaluasi dengan baik; serta (5) belum tersedianya kebijakan turunan tentang pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Strategi akselerasi pengentasan kemiskinan dilakukan melalui perbaikan tata kelola birokrasi pemerintah daerah melalui pelaksanaan laboratorium RB Tematik pengentasan kemiskinan dengan mekanisme kerja Bangun Komitmen, Internal Assessment, Jajak Target, Aktualisasi Metode, dan Keberlanjutan Aksi (BIJAK). Rekomendasi kebijakan yang disampaikan yaitu: (1) perbaikan data kemiskinan sebagai prioritas utama dalam akselerasi pengentasan kemiskinan di daerah; (2) penyempurnaan proses bisnis pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan; (3) penetapan capaian indikator utama bersama antar perangkat daerah; (4) penyusunan regulasi atau kebijakan teknis sebagai kebijakan turunan dari Peraturan Daerah yang telah ada; (5) restrukturisasi program dan kegiatan yang kurang bermanfaat terhadap penurunan angka kemiskinan; serta (6) peninjauan kembali kebijakan yang cenderung membatasi inovasi dan restrukturisasi program pengentasan kemiskinan di daerah.