Implementasi Identitas Kependudukan Digital: Tantangan dan Strategi Kebijakan di Kabupaten Muara Enim

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan kebijakan strategis nasional guna melaksanakan transformasi digital administrasi kependudukan di Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim ikut berperan dalam penerapan IKD di Kabupaten Muara Enim. Policy Brief ini ditulis untuk menganalisis capaian dan tantangan implementasi IKD di Kabupaten Muara Enim selama periode 2022 s.d. 2025 serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan capaian dan manfaat IKD. Berdasarkan data di lapangan, penulis mendapati meskipun aktivasi IKD telah dilakukan secara berkelanjutan, capaian IKD di Kabupaten Muara Enim hingga tahun 2025 hanya 6,10%, masih jauh dari target nasional sebesar 30%. Kendala utama bukan terletak pada aspek aktivasi IKD saja, namun ada pada rendahnya pemanfaatan IKD pada berbagai layanan publik dan belum terbentuknya sebuah ekosistem layanan yang dapat menerima IKD sebagai identitas resmi selain dari KTP-el. Oleh karena itu, penulis menyadari diperlukan strategi kebijakan yang dapat memaksa integrasi lintas layanan, memperkuat regulasi, serta melaksanakan kolaborasi antar Stakeholder agar IKD dapat berfungsi secara optimal sebagai suatu bentuk Identitas Digital Masyarakat khususnya di Lingkup Kabupaten Muara Enim.