ROBOHNYA PESANTREN KAMI: KRISIS KEPATUHAN TERHADAP REGULASI ATAU BENCANA ALAMI ?

Abstract

Tragedi robohnya musala pondok pesantren yang memakan korban puluhan santri dan pekerja meninggalkan catatan kritis. Peristiwa ini bukan bencana alam, melainkan kegagalan konstruksi akibat tidak dipatuhinya standar keselamatan bangunan (SNI) dan absennya pengawasan teknis. Insiden tersebut menjadi peringatan keras bahwa keselamatan infrastruktur pendidikan keagamaan masih belum menjadi prioritas kebijakan. Kasus Al Khoziny menyingkap krisis tata kelola yang bersifat sistemik. Dari lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia, hanya 51 yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB. Sebagian besar pembangunan dilakukan secara swadaya tanpa keterlibatan tenaga ahli bersertifikat, dengan pendekatan gotong royong yang sering kali mengabaikan aspek keselamatan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan pendanaan, prosedur perizinan yang rumit, dan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengawasan teknis. Kementerian Agama sebagai pembina pesantren tidak memiliki kapasitas teknis di bidang konstruksi, sementara Kementerian PUPR hanya berperan secara ad hoc setelah terjadi kegagalan bangunan. Akibatnya, sistem keselamatan infrastruktur pendidikan keagamaan menjadi rentan dan berisiko tinggi. Diperlukan reformasi kelembagaan, audit keselamatan bangunan, serta skema pendanaan berbasis risiko untuk menjamin keselamatan santri dan keberlanjutan pendidikan keagamaan nasional.