GREEN POLICY UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH ELEKTRONIK DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.37145/20rf9b19Keywords:
e-waste, kebijakan hijau, ekonomi sirkular, pengelolaan lingkungan, pembangunan berkelanjutanAbstract
Pertumbuhan konsumsi perangkat elektronik di Indonesia telah meningkatkan volume sampah elektronik (e-waste) secara signifikan, sementara pengelolaannya masih didominasi sektor informal tanpa standar lingkungan yang memadai. Kajian ini, yang dilakukan melalui studi literatur, menganalisis efektivitas green policy dalam menjawab kompleksitas pengelolaan e-waste dan menemukan kendala utama berupa fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya insentif ekonomi. Rekomendasi kebijakan mencakup pembentukan lembaga koordinasi nasional, penguatan kapasitas daerah, penerapan insentif berbasis reverse logistics, dan integrasi e-waste ke dalam strategi nasional ekonomi sirkular untuk mewujudkan tata kelola e-waste yang berkelanjutan.
Downloads
References
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Circular Economy and Green Growth Policies. Paris: OECD Publishing.
Erna, E., & Mutaqin, Z. (2023). Greening Public Policy: The Effects of Environmentally Friendly Regulations, Public Support, Sustainability Orientation on Green Governance. International Journal of Energy Economics and Policy, 13(3), 552–559.
Kusumastuti, D., Samadi, W. M., Sutiyo, & Supriyanta. (2022). Green Industry Policy in Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law, 26(2), 40–43. ISSN 2289-1552.
Bappenas. (2023). Laporan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia 2023. Kementerian PPN/Bappenas.
Bappenas. (2023). Indonesia Circular Economy Roadmap and Strategy. Kementerian PPN/Bappenas.
International Labour Organization (ILO). (2019). Skills for a Greener Future: Key Findings. Geneva: ILO.
ITU & UNITAR. (2024). The Global E-Waste Monitor 2024. Geneva/Bonn: International Telecommunication Union & United Nations Institute for Training and Research.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Jakarta: KLHK.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau. Jakarta: Kemenperin.
United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.
World Health Organization (WHO). (2024). E-Waste and Child Health Initiative: Global Report. World Health Organization.
WWF Indonesia. (2022). Guideline for Extended Producer Responsibility (EPR) Implementation in Indonesia. WWF Indonesia.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.
World Health Organization. (2024, 1 Oktober). Electronic waste (e-waste). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-%28e-waste%29. Akses 30 September 202
