Analisis Makroekonomi Kebijakan Prioritas Perkebunan Berdasarkan Pendekatan Tabel Input-Output

2024-01-02T09:08:32+00:00

Kebutuhan akan kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk saat ini dan masa depan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Apalagi jika kebijakan tersebut merupakan kebijakan strategis, berdampak luas, berskala nasional, dan melibatkan antar kementerian/lembaga. Komoditas perkebunan merupakan komoditas strategis yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan komoditas perkebunan prioritas dan analisis makroekonominya. Metode yang digunakan adalah analisis dampak (keterkaitan ke depan dan kebelakang) dan analisis multiplier dengan menggunakan Tabel Input-Output tahun 2016. Temuan penelitian ini adalah komoditas perkebunan yang diprioritaskan adalah kelapa sawit, karet alam, tebu, kelapa, teh, kopi, dan kakao. Kesimpulannya, komoditas yang mempunyai kemampuan paling besar dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan/daya beli masyarakat adalah kelapa sawit, kopi, dan kelapa, sedangkan komoditas yang mempunyai kemampuan meningkatkan produktivitas nasional atau memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kelapa sawit, teh, dan kopi.

EVALUASI ENERGI BARU & TERBARUKAN (EBT) BERBASIS BAYU UNTUK KALIMANTAN TIMUR

2023-12-31T21:03:39+00:00

Untuk mendukung program bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) 23%, pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah meluncurkan program "Green Energy for Better Future". Namun, EBT yang telah diterapkan baru sebatas 6.53% dan didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Dengan kondisi ini, salah satu rencana BRIDA Kaltim untuk meningkatkan prosentase EBT adalah dengan membangun sumber EBT selain Surya, agar sebaran EBT-nya juga lebih bervariatif. Pada kajian ini, sumber EBT Bayu dikaji apakah cocok untuk diterapkan di Kalimantan Timur atau tidak. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa potensi angin di Kalimantan Timur termasuk kategori lembut (gentle breeze) sehingga potensi sebagai PLTB sangat kecil dan inipun berpusat pada daerah – daerah pesisir saja. Untuk itu, Kalimantan Timur sebaiknya mengkaji potensi EBT yang lain selain angin, dan apabila Kalimantan Timur masih tetap ingin mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), maka rekomendasinya adalah PLTB skala mikro saja dan dengan sistem hybrid bersama sumber tenaga listrik lainnya. PLTB berfungsi sebagai secondary power plant ditopang oleh sumber daya listrik primer yang difungsikan ketika kondisi cut-off angin.

SUSTAINABLE ECOLOGICAL GUIDANCE AND IMPLEMENTATION OF NATIONAL ORGANIC AGRICULTURE

2024-01-02T09:54:37+00:00

Agenda Revolusi Hijau telah meninggalkan problem lingkungan atau ekologi bagi keberlanjutan sector pertanian. Dan seiring perhatian dunia terhadap konsep keberlanjutan, maka tuntutan sistem budi daya pertanian berkelanjutan menjadi keharusan. Sehubungan dengan hal tersebutr tulisan ini bermaksud menjelaskan sejauh mana kemudian tuntutan terhadap ekologi berkelanjutan muncul dan praktek pertanian organik sebagai wujud keberlanjutan diimplementasikan. Metode yang dipakai adalah kualitatif dengan analisa studi literatur. Bahwa tuntutan keberlanjutan semakin menjadi mainstream pembangunan pertanian dan perlu semakin dikuatkan. Pertanian organik sebagai wujud pertanian berkelanjutan menjadi alternatif solusi penyediaan pangan yang membutuhkan dukungan serta ruang untuk ditumbuhkembangkan dengan segenap kendala yang ada.

Thematic Bureaucratic Reform for Poverty Alleviation: Policies and Implementation Dynamics

2023-12-31T21:03:40+00:00

This article discusses the implementation of the Thematic Bureaucratic Reform policy, especially in the theme of poverty alleviation, which is currently entering the evaluation stage. The policy issued by the Ministry of PAN and RB is a translation of President Jokowi's direction for Impactful Bureaucratic Reform, namely a reform that is not just inward looking, but more than that is able to contribute to dealing with concrete problems faced by the public, which in this case is about overcoming or poverty alleviation. Even though the Ministry of PAN and RB have done many things, from socialization and assistance to the issuance of several technical regulations, in implementation we have encountered several obstacles and dynamics. This article recommends several things to improve the implementation of the Thematic Bureaucratic Reform policy.

Kebijakan Pengelolaan Udang Berkelanjutan di Perairan Cilacap, Jawa Tengah

2023-12-31T21:03:40+00:00

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu sentra perikanan dengan salah satu komoditas utama berupa udang jerbung (Fenneropenaeus merguiensis de Man). Produksi perikanan tangkap laut untuk crustaceae yang terdiri dari udang, kepiting dan rajungan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis status keberlanjutan dan strategi pengelolaan udang jerbung di wilayah perairan Kabupaten Cilacap secara berkelanjutan. Metode yang digunakan pada penelitian, yaitu menggunakan metode analisis status keberlanjutan Multidimensional Scalling (MDS) menggunakan Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) dan analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengelolaan udang jerbung berada pada status Kurang Berkelanjutan. Mengacu pada status keberlanjutan tersebut, diperoleh strategi pengelolaan udang yang dapat meningkatkan status keberlanjutan melalui, yaitu pengaturan upaya penangkapan udang, peningkatan wawasan dan kepedulian nelayan terhadap kelestarian lingkungan, mitigasi penurunan ekosistem atas dampak kerusakan lingkungan, pengaturan hak kepemilikan (property right) terhadap pemanfaatan sumber daya udang, membuka ruang konsultasi publik terhadap nelayan, dan penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya udang.

Pro dan Kontra Larangan Thrifting

2023-12-31T21:03:41+00:00

Fenomena Thrifting atau membeli pakaian bekas impor saat ini sedang marak di tengah masyarakat. Salah satu pakaian bekas yang banyak dicari adalah pakaian bekas dengan merek terkenal dan tak jarang merupakan pakaian bekas hasil dari produk impor. Thrifting dianggap dapat merusak pasar UMKM karena industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri dikarenakan masih tergantungnya pada pasar lokal, selain itu thrifting juga dapat mempengaruji masalah kesehatan konsumen. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Pasal 2 ayat 3 (d) Permendag No. 18 Tahun 2021 menyebutkan bahwa salah satu barang yang dilarang impor adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan observasi media, tulisan ini ingin melihat lebih jauh dampak dari kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Salah satu pihak yang tidak setuju berasal dari pelaku usaha dikarenakan khawatir akan kehilangan usaha yang selama ini menjadi tumpuan hidup. Kedepannya pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengatasi hal ini antara lain dengan melakukan promosi dan pemasaran produk UMKM, pemberian pelatihan bagi para pelaku UMKM dengan berkerjasama dengan para stakeholder diberbagai bidang, dan product education berupa pengenalan produk-produk dalam negeri kepada konsumen.

PENGUATAN PROGRAM DESA/KAMPUNG PENGAWASAN PEMILU DAN ANTI POLITIK UANG

2023-12-31T21:03:42+00:00

Masih maraknya pelanggaran pada setiap penyelenggaraan pemilu, membuat kebutuhan dalam pelibatan masyarakat pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu semakin mendesak. Melalui program pembentukan desa/kampung pengawasan pemilu dan anti politik uang, Bawaslu berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi tuntutan tersebut. Namun demikian dalam penerapannya, masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi jajaran pengawas pemilu di lapangan. Absennya keterlibatan stakeholder dalam program, tidak adanya keseragaman dalam proses atau teknis pelaksanaan program di setiap wilayah serta tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang masih rendah merupakan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Jika persoalan tersebut tidak segera dibenahi, program ini berpotensi tidak berkembang, tidak berdampak atau bahkan berhenti begitu saja tanpa membawa manfaat dalam perbaikan proses demokrasi. Alternatif solusi yang ditawarkan melalui artikel ini adalah 1) Menyusun tata cara pembentukan pelopor desa/kampung program; 2) Mendesain kolaborasi untuk aktivasi stakeholder; dan 3) Mendesain ulang tata cara pembentukan dan pelaksanaan program.

Kata Kunci : pengawasan, partisipatif, pemilu, pendidikan, pemilih

AKSELERASI PROGRAM GEMAR-IKAN: SOLUSI TERCAPAINYA ANGKA PREVALENSI STUNTING 14% PADA TAHUN 2024

2023-12-31T21:03:42+00:00

Menyelesaikan masalah stunting menjadi prioritas bangsa Indonesia. Mengingat dampak yang ditimbulkan, pemerintah menargetkan angka prevelensi stunting di Indonesia berada pada angka 14 % pada tahun 2024. Untuk itu perlu solusi yang cepat, tepat dan strategis. Jika kondisi ini terus berlanjut mengancam masa depan bangsa Indonesia. Alternatif kebijakan yang ditawarkan sebagai solusi ada tiga (3) jenis, yaitu: 1). Solusi jangka panjang dengan memasukkan program edukasi GEMAR-IKAN sebagai salah satu mata pelajaran wajib non SKS pada setiap tingkatan pendidikan, 2). Solusi jangka menengah, dengan dua kegiatan berikut: pertama, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait dengan izin ekspor produk perikanan terhadap perusahaan atau pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor perikanan (dapat melakukan ekspor dengan syarat 5% dari produk ikan yang siap diekspor, wajib dijual untuk masyarakat menengah kebawah dengan memberikan potongan harga), kedua pemerintah membuat kesepakatan prioritas perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada setiap wilayah yang menjadi akses kegiatan perikanan, 3). Solusi jangka pendek Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan peningkatan upaya akselerasi program GEMAR-IKAN. Dengan mempertimbangkan urgensi dan prioritas waktu, rekomendasi kebijakan jangka pendek adalah yang paling tepat. Rekomendasi jangka pendek dilakukan dengan empat (4) tahapan, yaitu 1). Optimalisasi peran penyuluh perikanan didalam menkampanyekan program kesadaran konsumsi ikan, 2). Peningkatan diversifikasi produk perikanan, 3). Peningkatan produksi dan kualitas ikan, dan 4). Menguatkan hubungan dengan berbagai stakeholder didalam mengkampanyekan program GEMAR-IKAN yang selama ini telah terjalin. Dengan rekomendasi ini diharapkan terjadi peningkatan konsumsi ikan yang signifikan dan secara otomatis tercapainya target pemerintah untuk angka prevelensi stunting 14% pada tahun 2024.

Upaya Peningkatan Kepuasan Tenaga Kesehatan Terhadap Dukungan Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR)

2023-12-31T21:03:43+00:00

Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Pengajuan STR dilakukan melalui daring/ online Untuk perbaikan berkelanjutan layanan dukungan penerbitan STR tenaga kesehatan, telah dilaksanakan Survei Kepuasan Tenaga Kesehatan terhadap Dukungan Penerbitan STR yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik Tenaga Kesehatan, mengukur indeks kepuasan Tenaga Kesehatan terhadap dukungan penerbitan STR, menganalisis faktor yang mempengaruhi kepuasan Tenaga Kesehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan layanan dukungan penerbitan STR Tenaga Kesehatan.

Survei kepuasan telah dilaksanakan terhadap 3.758 responden secara online dimulai tanggal 17 Juli s.d 23 Agustus 2023. Dari hasil survei diperoleh Indeks Kepuasan Tenaga Kesehatan terhadap Dukungan Penerbitan e-STR semester 1 tahun 2023 sebesar 83,50% (sangat puas) dan berdasarkan hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA),, indikator “Petugas dapat memberikan solusi atas kendala yang ditemukan” menjadi prioritas utama. Faktor yang paling mempengaruhi Kepuasan Tenaga Kesehatan terhadap Dukungan Penerbitan e-STR adalah Penanganan Kendala. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan dalam penanganan kendala tenaga kesehatan dalam mengurus STR.