Birokrasi menjadi mesin utama (enabling factor) penggerak perekonomian dari tingkat lokal hingga internasional. Namun salah satu permasalahan utama yang terjadi dalam membangun perekonomian adalah lemahnya peran pemerintah melalui instrumen kebijakannya untuk membangun tata kelola ekonomi yang baik. Permasalahan kebijakan pengembangan ekonomi seringkali masih dikooptasi oleh konflik kepentingan sesaat kelompok elite tertentu yang bermotif politis, dan motif-motif sektoral lainnya. Berbagai konflik kepentingan yang terjadi seringkali memicu tidak kondusifnya iklim usaha di Indonesia dan hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita membangun daya saing nasional yang tengah menjadi prioritas kerja Presiden Joko Widodo.

Tema yang diangkat dalam Jurnal Analis Kebijakan Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2018 penting untuk diangkat saat ini. Hasil-hasil analisis mendalam yang diulas oleh para penulis dapat menjadi referensi dan sharing pembelajaran antar stakeholder kebijakan untuk mendorong perbaikan kualitas kebijakan ekonomi pemerintah